Daftar Tunjangan Anggota DPR yang Alami Kenaikan, dari Uang Rumah hingga Beras

Ntvnews.id, Jakarta - Meski gaji pokok anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mengalami kenaikan, sejumlah tunjangan mereka justru naik signifikan pada 2025. Kenaikan tersebut membuat total penerimaan bulanan para wakil rakyat kini tembus Rp69 hingga Rp70 juta, jauh di atas gaji pokok yang hanya Rp6,5 juta.

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menegaskan bahwa gaji pokok anggota dewan tetap sama seperti 15–20 tahun terakhir, yakni Rp6,5 juta. Namun, besaran tunjangan ditambah agar menyesuaikan kebutuhan saat ini.

“Kalau dulu bersihnya sekitar Rp58 juta, sekarang dengan penyesuaian tunjangan bisa hampir Rp70 juta. Tapi gaji tidak naik, saya tegaskan,” kata Adies di Gedung DPR, Senayan, Selasa, 19 Agustus 2025.

Salah satu komponen yang melonjak adalah tunjangan rumah, yang kini ditetapkan sebesar Rp50 juta per bulan. Kebijakan ini diterapkan setelah fasilitas rumah dinas untuk anggota DPR dihentikan sejak Oktober 2024 karena kondisi rumah jabatan anggota (RJA) dianggap sudah terlalu tua dan tidak ekonomis untuk dipelihara.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menyebut tunjangan rumah lebih efisien dibanding terus mengeluarkan biaya pemeliharaan.

“Rumah jabatan sudah tua, biaya perawatan tinggi. Dengan tunjangan, lebih fleksibel. Anggota bisa memilih untuk menyewa atau membeli rumah sendiri,” jelas Indra.

Selain rumah, tunjangan bensin juga naik menjadi Rp7 juta per bulan dari sebelumnya Rp4–5 juta. Menurut Adies, kenaikan ini tetap belum sepenuhnya menutup biaya mobilitas anggota DPR yang tinggi.

Tak hanya itu, tunjangan beras pun ikut bertambah. Jika sebelumnya sebesar Rp10 juta, kini anggota DPR menerima Rp12 juta per bulan. Angka ini disebut disesuaikan dengan indeks harga kebutuhan pokok saat ini.

Meski gaji pokok masih stagnan di angka Rp6,5 juta, tambahan tunjangan yang melonjak membuat penerimaan bersih anggota DPR naik sekitar Rp11–12 juta dibanding sebelumnya. Adies menegaskan bahwa hal itu bukan berarti gaji dinaikkan, melainkan penyesuaian tunjangan.

Ringkasan Daftar Tunjangan DPR 2025: