Kenapa Jerman Tidak Mengakui Palestina Hingga Hari Ini?

Ntvnews.id, Berlin - Sejumlah negara besar di Eropa telah menyatakan rencana mereka untuk segera memberikan pengakuan resmi terhadap kedaulatan Palestina. Namun, sikap tersebut tidak diikuti oleh Jerman.

Dilansir dari Reuters, Senin, 25 Agustus 2025, seorang juru bicara pemerintah Jerman menegaskan bahwa Berlin belum memiliki rencana untuk mengakui negara Palestina. Ia menyebut langkah itu justru dapat menghambat setiap upaya menuju solusi dua negara yang dicapai melalui perundingan dengan Israel.

"Solusi dua negara yang dinegosiasikan tetap menjadi tujuan kami, meskipun tampaknya masih jauh hari ini. Pengakuan Palestina kemungkinan besar akan tercapai di akhir proses tersebut dan keputusan semacam itu, untuk saat ini akan menjadi kontraproduktif," ujar juru bicara tersebut dalam konferensi pers.

Baca Juga: Jerman Bantah Laporan AS Terkait Penurunan Kondisi HAM di Negaranya

Sementara itu, negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Kanada, dan Australia baru-baru ini mengumumkan niat mereka untuk mengakui Palestina, meski dengan persyaratan yang berbeda.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya melontarkan kritik keras kepada PM Australia Anthony Albanese yang dianggapnya sebagai "politikus lemah" serta menuduhnya telah mengkhianati Israel.

Ucapan bernada tajam itu muncul di tengah ketegangan kedua negara, setelah Canberra menyatakan akan mengakui Palestina pada sidang Majelis Umum PBB yang digelar September mendatang.

Baca Juga: Teknologi Pendingin Ruangan Asal Jerman Tiba di Tanah Air

"Sejarah akan mengingat Albanese untuk siapa dia sebenarnya: Seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia," kata Netanyahu dalam pernyataan resmi melalui akun media sosial kantor PM Israel, dikutip AFP.

Sebaliknya, Albanese menegaskan bahwa keputusan Australia untuk mengakui Palestina didasarkan pada jaminan yang diberikan oleh Otoritas Palestina, termasuk komitmen bahwa Hamas tidak akan terlibat dalam pembentukan negara Palestina di masa depan.