Menhut Raja Juli Sebut Pemerintah Siapkan Rp5 Miliar untuk Dukung Pegiat Lingkungan

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) akan menyalurkan dana sekitar Rp5 miliar kepada para pegiat lingkungan lewat program Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan periode ketiga.

Dalam peluncuran Rencana Investasi Result Based Contribution (RBC) keempat sekaligus program dana masyarakat periode ketiga di Jakarta, Kamis, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah terus membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat untuk menjaga hutan serta mendukung target FOLU Net Sink 2030.

“Kita berharap tentu semua pihak, masyarakat adat, NGO lokal, universitas, gerakan pemuda, gerakan-gerakan sosial lainnya dapat mengakses program Small Grant ini,” kata Menhut Raja Juli Antoni.

Untuk periode ketiga, Kemenhut melalui BPDLH menyiapkan pendanaan Rp5–6 miliar. Pendaftaran usulan kegiatan program ini akan dibuka pada 28 Agustus hingga 1 September 2025.

Baca Juga: KPK Geledah Ruangan Kabiro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga

Menurut Raja Juli, skema ini penting karena pemerintah menyadari adanya kontribusi besar dari individu maupun kelompok masyarakat di tingkat tapak dalam menjaga kelestarian hutan. Upaya tersebut mendukung pencapaian kondisi penyerapan karbon lebih tinggi dibandingkan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use / FOLU) pada 2030 atau FOLU Net Sink 2030.

Sumber pendanaan salah satunya berasal dari RBC Pemerintah Norwegia yang memberikan kontribusi berbasis kinerja pengurangan emisi di sektor kehutanan dengan total 216 juta dolar AS. Dana itu terbagi menjadi RBC-1 sebesar 56 juta dolar AS, RBC-2 dan 3 senilai 100 juta dolar AS, serta RBC-4 sebesar 60 juta dolar AS.

Sejak pertama kali diluncurkan pada Agustus 2024, program layanan dana masyarakat untuk lingkungan telah berjalan dalam dua periode dengan total penyaluran lebih dari Rp12 miliar. Jumlah penerimanya mencapai 383 pihak yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari individu, kelompok tani hutan, penerima Kalpataru, lembaga swadaya masyarakat, penyuluh kehutanan mandiri, hingga para pegiat lingkungan lainnya.

“Intinya adalah bagaimana program ini dapat memastikan bahwa hutan kita tetap lestari. Tentu pembangunan tidak boleh berhenti dan kesejahteraan masyarakat itu pasti,” tutup Raja Juli Antoni.

(Sumber : Antara)