Ntvnews.id, Brusel - Belgia akan bergabung dengan sejumlah negara Barat lain dalam memberikan pengakuan resmi terhadap Negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September mendatang. Hal ini diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot.
"Palestina akan diakui oleh Belgia di sidang PBB! Dan sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel," tulis Prevot melalui akun resminya di media sosial X, sebagaimana dilansir AFP, Rabu, 3 September 2025.
Prevot menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil "mengingat tragedi kemanusiaan" yang melanda Gaza. Serangan Israel telah memaksa sebagian besar penduduk mengungsi, sementara PBB menyatakan kondisi di wilayah tersebut sudah mencapai tingkat bencana kelaparan.
Lebih lanjut, Prevot menegaskan, "Menghadapi kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional, mengingat kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban untuk mencegah risiko genosida, Belgia harus mengambil keputusan tegas untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan Hamas."
Baca Juga: Palestina Sambut Keputusan Belgia Akui Negaranya di Sidang Umum PBB
Ia juga menambahkan, "Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahnya menghormati hukum internasional dan kemanusiaan serta mengambil tindakan untuk mencoba mengubah situasi di lapangan."
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juli lalu juga menyatakan bahwa Prancis akan mengakui Palestina di Sidang Umum PBB, yang akan berlangsung pada 9–23 September di New York. Sejumlah negara Barat lainnya kemudian mengikuti langkah serupa.
Di sisi lain, pemerintah Israel dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi pencaplokan wilayah Tepi Barat sebagai respons atas pengakuan resmi Palestina oleh negara-negara Barat. Menurut laporan Reuters dan Al Arabiya pada Senin, 1 September 2025, tiga pejabat Israel yang enggan disebut namanya menyatakan bahwa wacana ini sudah mulai dibahas oleh otoritas Israel pada Minggu, 31 Agustus 2025.
Rencana perluasan kedaulatan Israel di Tepi Barat sebuah bentuk aneksasi de-facto atas wilayah yang direbut dalam perang Timur Tengah 1967 dikabarkan masuk dalam agenda rapat kabinet keamanan yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pertemuan pada Minggu, 31 Agustus 2025 malam tersebut berfokus pada situasi perang di Gaza.