Anggota DPRD DKI Temui Demonstran

Ntvnews.id, Jakarta - Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 4 September 2025 siang mendapat perhatian serius dari jajaran pimpinan dewan.

Sejumlah Wakil Ketua DPRD DKI, yakni Ima Mahdiah, Basri Baco, Wibi Andrino, dan Rani Mauliani turun langsung menemui massa serta membuka ruang audiensi.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD DKI, Koordinator AMPSI, Muhammad Ihsan, menyampaikan kritik terkait besarnya tunjangan perumahan anggota dewan. Menurutnya, nilai tunjangan tersebut tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

"Kalau bisa bukan dihapus, tapi dikurangi," kata Ihsan.

Selain menyoroti tunjangan, AMPSI juga mendesak DPRD memperkuat pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Ihsan menyinggung beberapa perusahaan daerah, seperti Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, hingga Jakpro, yang kerap diterpa isu miring mengenai pengelolaan dan transparansi manajemen.

Baca Juga: Massa Aliansi Gebrak Gelar Long March Menuju Patung Kuda

Petugas kebersihan saat membersihkan puing-puing material di Halte Transjakarta Senen, Jakarta, Minggu (31/8/2025). (ANTARA)

"Jadi kami minta audit beberapa BUMD yang terlihat dan isu-isu di medianya ini cukup banyak, yaitu ada Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station yang beberapa bulan lalu itu tertangkap dirutnya dan PAM Jaya serta Jakpro," kata Ihsan.

Menanggapi aspirasi mahasiswa, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menegaskan pihaknya terbuka untuk evaluasi. Ia menyatakan seluruh fraksi telah sepakat tidak menolak usulan penyesuaian tunjangan dan gaji anggota dewan.

"Terkait tunjangan dan gaji, kami sudah bersepakat semuanya, tidak ada satupun fraksi yang menolak. Kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang," ujar Baco.

Lebih lanjut, Basri juga memastikan bahwa Komisi B DPRD DKI yang membidangi sektor perekonomian dan BUMD akan mendorong audit menyeluruh terhadap perusahaan daerah tersebut. (Sumber: Antara)