Rieke Diah Pitaloka.
Ntvnews.id, Jakarta - Isu mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali menjadi sorotan publik. Namun, kali ini suara kritis justru datang dari dalam parlemen sendiri. Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menilai bahwa polemik seputar besaran gaji DPR seharusnya menjadi pintu masuk untuk meninjau ulang seluruh sistem penggajian dan tunjangan di lembaga negara.
Dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube milik Denny Sumargo, Rieke secara terbuka menyinggung tunjangan kinerja (tukin) di beberapa kementerian. Ia menyoroti secara khusus Kementerian Keuangan yang disebut memiliki tukin dengan persentase sangat tinggi.
"Tapi kalau kita lihat, saya ambil contoh lagi, tunjangan kinerja kementerian, salah satu yang tertinggi adalah Kementerian Keuangan, 300 persen tunjangannya," kata Rieke, seperti dilansir pada Senin, 8 September 2025.
Menurutnya, tunjangan tersebut berlaku setiap bulan. Hal inilah yang membuatnya menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, bukan hanya di DPR atau DPRD, tetapi juga pada kementerian hingga pemerintah daerah.
"Dengan adanya isu ini, menurut saya ini momentum yang harus diambil. Saya katakan, reset Indonesia, kembali ke 0 kilometer, semua," ujarnya.
Lebih jauh, Rieke menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk mengambil langkah berani dalam menata ulang sistem keuangan negara, termasuk soal gaji dan tunjangan aparatur negara. Ia menekankan bahwa transparansi seharusnya berlaku secara adil untuk semua lembaga, bukan hanya DPR.
"Jangan satu sisi DPR, ya terima kasih kalau buat saya penting kritik seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau transparansi itu untuk semua kementerian, lembaga negara, kementerian pusat maupun daerah," tutur dia.
Rieke pun mendorong agar isu ini dijadikan momentum penting dalam membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih terbuka dan berkeadilan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
