Wagub Bali Akui Pembangunan Masif Jadi Faktor Pemicu Banjir

Ntvnews.id, Denpasar - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengakui bahwa pembangunan yang berlangsung masif turut memengaruhi terjadinya banjir di sejumlah wilayah Bali, khususnya Denpasar, Badung, Gianyar, dan Jembrana pada Rabu, 10 September 2025.

“Pasti, pasti ada dampak (pembangunan masif), semuanya ada dampak, cuma kita harus berpikir bagaimana kita mencarikan sebuah solusi,” ujarnya usai meninjau posko pengungsian korban banjir di Denpasar, Kamis, 11 September 2025.

Menurut Giri, banjir kali ini harus dijadikan evaluasi atas maraknya alih fungsi lahan serta perubahan iklim yang terjadi secara tiba-tiba.

“BNPB sudah menyampaikan air hujan yang semestinya turun untuk sebulan, ini turunnya itu hanya satu setengah hari, ini luar biasa memang, tapi kita tidak akan pernah menyalahkan siapa-siapa, mari kita berbenah dan segala sesuatu itu akan kita perbaiki dengan baik,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Bali akan membatasi praktik alih fungsi lahan.

“Sudah pasti, alih fungsi lahan sudah pasti ada pembatasan,” ucapnya singkat.

Baca Juga: Menteri LH Turunkan Tim untuk Kaji Penyebab Banjir Besar di Bali

Saat ini, dengan status tanggap darurat bencana, Pemprov Bali lebih dulu mengeluarkan arahan mitigasi guna menghadapi perubahan iklim ekstrem, seperti hujan berintensitas tinggi yang terjadi sejak Selasa 9 September 2025. Kondisi itu seharusnya merupakan musim kemarau, namun dipicu fenomena gelombang Rossby dan Kelvin yang menyebabkan banjir di berbagai titik.

Giri menyebut pemerintah provinsi bersama Pemkot Denpasar sepakat memfokuskan kolaborasi dalam memberikan bantuan, termasuk ganti rugi atas peralatan dan barang pedagang yang hanyut, menggunakan anggaran APBD provinsi dan kota. Dana kebencanaan provinsi saat ini mencapai Rp40 miliar, tetapi bila kurang akan ditempuh opsi realokasi atau berbagi anggaran dengan Pemkot Denpasar.

“Yang kedua, bantuan penanganan pengungsi ditangani oleh Kota Denpasar, serta ada bantuan fasilitas dari BNPB yang datang hari ini, ketiga, bantuan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak itu dari APBN,” kata Giri Prasta.

Ia menambahkan, fokus pemerintah mencakup lima hal, yaitu pembersihan sampah, penyedotan sisa banjir terutama di pasar, penanganan pengungsi, pencarian korban yang masih hilang, serta perbaikan infrastruktur rusak.

Meski banjir besar ini diyakini berpengaruh terhadap sektor pariwisata, Giri optimistis dampaknya tidak akan terlalu besar karena penanganan bencana yang cepat dan kolaboratif.

“Saya kira dapat pasti ada (dampak pariwisata) tapi tidak begitu banyak, sekarang kan sudah dilihat oleh masyarakat internasional, terutama wisatawan, bahwa cara penanganan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke masyarakatnya sendiri luar biasa gotong royong,” ujarnya.

(Sumber: Antara)