JK Harap Tuntutan 17+8 Bisa Direspons DPR-Pemerintah

Ntvnews.id, Jakarta - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) berharap semua tuntutan 17+8 dari masyarakat direspons pemerintah, DPR, sampai TNI-Polri. Ini disampaikan JK kala merespons hadirnya sejumlah tuntutan masyarakat terhadap eksekutif, legislatif, sampai aparat, usai aksi unjuk rasa besar-besaran di DPR RI.

"Ya mudah-mudahan semuanya. Pak Presiden sudah memberikan (atensi) akan menjadi perhatian beliau," ujar JK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.

JK mengaku memiliki pandangan yang sama dengan masyarakat perihal situasi negara sekarang ini. Menurutnya, perlu ada perubahan yang dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

"Ya seperti pandangan di demo itu bahwa perlu ada perubahan-perubahan. Perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu keadilan, perlu kesejahteraan. Intinya kan di situ," tutur JK.

Diketahui, 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan hasil rumusan dari berbagai kelompok masyarakat, mulai mahasiswa, dan aktivis yang menginginkan reformasi di berbagai sektor.

Berikut 17 Tuntutan Mendesak yang ditargetkan ditanggapi hingga 5 September 2025:

Untuk Presiden Prabowo
- Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk Polri
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
- Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
- Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
- Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
- Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk DPR
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik. Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

Untuk TNI
- Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Untuk Kementerian Sektor Ekonomi
- Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
- Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Sedangkan 8 Agenda Reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026, yaitu:

- Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
- Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
- Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
- Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
- TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.