Gerakan Nurani Bangsa (GNB) (NTVnews.id)
Ntvnews.id, Jakarta -Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan kelompok masyarakat sipil, termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB), untuk membentuk komisi investigasi independen yang menyelidiki rangkaian kerusuhan pada 25 Agustus serta 28—30 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah lain.
Kerusuhan yang kemudian disebut GNB sebagai prahara Agustus itu diwarnai pembakaran, penjarahan, serta menyebabkan korban jiwa mencapai 10 orang, termasuk Affan Kurniawan yang meninggal setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Brimob Polri.
"Saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," kata Lukman Hakim Saifuddin, yang mewakili Gerakan Nurani Bangsa, saat jumpa pers seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, 11 September 2025 malam.
Baca Juga: Prabowo Siap Angkat Dinamika Global di Sidang Umum PBB
Lukman menegaskan investigasi independen penting dilakukan agar unjuk rasa masyarakat sipil, termasuk aktivis, mahasiswa, dan pelajar, tidak difitnah sebagai penyebab kerusuhan. Ia menilai demonstrasi adalah hak warga negara yang dilindungi konstitusi UUD 1945.
"Demo itu sebenarnya mahasiswa, para aktivis itu kan secara damai sebagaimana biasa mereka mengekspresikan tuntutannya, itu adalah sesuatu yang dijamin oleh konstitusi. Lalu kan kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, bahkan penjarahan dan lain sebagainya, pembakaran-pembakaran, dan itu kemudian menimbulkan fitnah, tuduhan-tuduhan macam-macam. Itulah kenapa lalu kemudian agar menghilangkan semua fitnah, tuduhan-tuduhan, saling tuduh satu kepada yang lain, maka harus diinvestigasi," ujar Lukman.
Baca Juga: Prabowo Restui Rencana Menkeu Tarik Dana Mengendap Rp200 Triliun di BI
Ia menambahkan komisi yang dibentuk harus independen dengan anggota yang memiliki integritas tinggi, profesional, serta mandiri. "Komisi Investigasi Independen ini (diharapkan, red.) memiliki kewenangan yang kuat untuk menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya," katanya.
Presiden Prabowo mengundang sejumlah tokoh lintas agama dan tokoh bangsa dalam GNB ke Istana Kepresidenan RI pada Kamis sore. Pertemuan berlangsung sekitar tiga jam, dihadiri antara lain Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Prof. M. Quraish Shihab, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, KH. Ahmad Mustofa Bisri, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Alissa Q. Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, hingga Slamet Rahardjo.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
