Jalanan diblokade dengan tong sampah saat terjadi aksi unjuk rasa di Paris, Prancis, Rabu, 10 September 2025. Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan protes (ANTARA)
Ntvnews.id, Istanbul - Pemerintah Prancis menahan 675 orang, termasuk 280 di Paris, setelah aksi demonstrasi “Bloquons Tout” (Blokir Semuanya) menentang rencana reformasi anggaran negara. Penangkapan berlangsung sejak Rabu, 10 September 2025 hingga Kamis, 11 September 2025, menurut laporan BFM TV.
Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, sebanyak 549 orang ditangkap polisi akibat insiden yang terjadi selama unjuk rasa tersebut.
Kepala kepolisian Paris Laurent Nunez mengatakan penahanan kembali terjadi usai bentrokan di ibu kota, terutama di Place des Fetes.
“Pagi ini kami menangkap 280 orang, termasuk sejumlah besar yang sudah ada dalam tahanan polisi,” ujarnya kepada CNews-Europe 1. Ia menambahkan, 164 orang masih ditahan hingga Kamis pagi, 11 September 2025.
Baca Juga: Kebakaran Landa Bangunan di Jalan Radio Dalam Raya
Nunez menyebut demonstrasi itu sebagai sebuah “kegagalan” karena pemblokiran tidak terwujud meski banyak upaya dilakukan. Pihaknya mencatat setidaknya ada 10 upaya pemblokiran jalan lingkar Paris yang gagal, penyerbuan stasiun kereta Gare du Nord yang juga gagal, serta aksi sporadis di sekolah menengah dan terminal bus.
Ketua Senat Prancis Gerard Larcher juga menyebut demonstrasi itu sebagai “gagal” dalam wawancara dengan BFMTV-RMC.
Meski demikian, unjuk rasa kecil masih terjadi hingga Kamis, termasuk blokade di Nantes dan Universitas Sciences Po di Paris yang langsung dicegah kepolisian. Nunez menegaskan bahwa pihaknya akan mempertahankan “tekad yang sama, kewaspadaan yang sama, dan doktrin yang sama” dalam mencegah blokade dalam beberapa hari mendatang.
Sejumlah serikat pekerja telah menyerukan gelombang baru aksi protes pada 18 September di berbagai kota, termasuk Paris. Namun, rute demonstrasi masih menunggu persetujuan pihak kepolisian.
Baca Juga: Polisi, TNI, dan BPBD Bergandeng Tangan Selamatkan Warga Terdampak Banjir Suoh
Aksi ini digerakkan oleh gerakan akar rumput di media sosial yang menyerukan warga untuk “memblokade semuanya” pada 10 September. Gerakan tersebut diinisiasi oleh kelompok daring kecil “Les Essentiels” dengan seruan, “pada tanggal 10, kita blokade semuanya, bukan untuk kabur, untuk berkata tidak.” Partai kiri-ekstrem La France Insoumise (LFI) kemudian memberikan dukungan.
Serikat buruh Prancis juga berencana menggelar mobilisasi massa pada 18 September guna menolak usulan anggaran Francois Bayrou.
Ketegangan politik di Prancis meningkat setelah Bayrou gagal mempertahankan pemerintahannya akibat kalah dalam mosi percaya di Majelis Nasional pada Senin, 8 September 2025. Sebelumnya, ia mengajukan rancangan anggaran sejak Juli, dengan target penghematan hingga 44 miliar euro untuk menekan utang negara yang mencapai 113 persen dari PDB nasional.
Presiden Emmanuel Macron lantas menunjuk Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu sebagai perdana menteri baru pada Selasa, 9 September 2025, dengan mandat berkonsultasi bersama partai-partai politik sebelum membentuk pemerintahan.
Baca Juga: Lini Depan Lemah, Kluivert Bisa Apa?
Saat ini, Prancis menghadapi defisit anggaran sebesar 5,8 persen, salah satu yang tertinggi di Uni Eropa. Ketegangan terkait APBN menjadi sumber utama perpecahan politik. Sebelumnya, kegagalan menyepakati APBN 2025 juga membuat pemerintahan Michel Barnier jatuh pada Desember lalu setelah oposisi kanan dan kiri mendukung mosi tidak percaya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
