Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya mempercepat pembangunan kilang minyak baru guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang terus meningkat.
“Dari dulu kita membuka opsi untuk pembangunan kilang baru minyak, karena memang terjadi kekurangan (shortage) BBM,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Laode menegaskan bahwa wacana pembangunan kilang minyak baru sebenarnya sudah dicanangkan sejak lama oleh Kementerian ESDM.
“Dan sekarang juga sudah banyak yang ingin membangun,” katanya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa tahap studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk proyek pembangunan 17 kilang minyak saat ini hampir mencapai tahap akhir.
Menurut Bahlil, seluruh kilang yang direncanakan merupakan kilang modular, yakni fasilitas penyulingan berukuran kecil yang dapat dibangun lebih cepat dengan kebutuhan investasi yang lebih efisien dibandingkan kilang minyak konvensional berskala besar.
Sebanyak 17 kilang modular tersebut akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Jawa, Kalimantan, hingga Papua.
Baca Juga: Bahlil Kasih Kabar Rencana Pembangunan 17 Kilang Minyak: Studi Kelayakannya Hampir Rampung
Adapun Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah menetapkan 18 daerah sebagai lokasi proyek kilang, yakni Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, dan Fakfak.
Rencana pembangunan 17 kilang minyak tersebut telah dibahas sejak 29 Juli, dengan tujuan utama mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM serta menekan beban subsidi energi yang terus meningkat setiap tahunnya.
Langkah ini juga menindaklanjuti permintaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang mendorong PT Pertamina (Persero) untuk segera membangun kilang baru dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI.
Purbaya menyoroti bahwa impor BBM telah menyerap anggaran dalam jumlah besar, sehingga menambah tekanan pada pembiayaan subsidi energi nasional.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek-proyek yang diusulkan Pertamina agar berjalan sesuai rencana.
Dengan begitu, kata Purbaya, diharapkan akan muncul sinergi positif antara pemerintah dan Pertamina dalam memperkuat kemandirian energi nasional.
(Sumber : Antara)