Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono (Antara)
Ntvnews.id, Jenewa - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan Indonesia akan terus berkontribusi dalam penanganan konflik dan krisis kemanusiaan global, termasuk melalui dukungan berkelanjutan bagi kemerdekaan Palestina serta upaya penyelesaian konflik di Myanmar.
Dalam pernyataannya pada Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin, Sugiono menyampaikan keprihatinan mendalam Indonesia terhadap konflik dan bencana kemanusiaan yang terjadi di berbagai wilayah dunia, khususnya di Palestina.
“Mengenai Palestina, Indonesia menegaskan dukungan teguhnya atas hak-hak asasi mereka yang tak dapat dilucuti,” kata Menlu RI, sebagaimana dipantau melalui siaran daring UN Web TV di Jakarta.
Baca Juga: 85 Negara Anggota PBB Kecam Perluasan Kendali Israel di Tepi Barat Palestina
Ia menyerukan agar seluruh bentuk kekerasan di Palestina segera dihentikan serta akses kemanusiaan dapat diberikan secara penuh, aman, dan tanpa hambatan. Indonesia juga menegaskan dukungan terhadap terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan melalui solusi dua negara yang telah menjadi konsensus internasional.
Lebih lanjut, Sugiono menegaskan komitmen Indonesia di tingkat ASEAN untuk terus mendorong pelaksanaan efektif Konsensus Lima Poin (5PC) sebagai dasar penyelesaian konflik di Myanmar.
Menlu RI juga menyatakan tekad Indonesia memperkuat peran Komisi HAM Antarnegara ASEAN (AICHR) sebagai mekanisme regional dalam perlindungan dan promosi hak asasi manusia di Asia Tenggara.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono (Antara)
Di tengah keprihatinan atas konflik dan krisis kemanusiaan global, Sugiono menekankan pentingnya dialog dengan itikad baik serta pendekatan konstruktif yang berlandaskan objektivitas.
“Menjunjung tinggi hukum humaniter internasional adalah kewajiban bersama kita semua,” kata Sugiono.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian konflik secara berkelanjutan tidak bisa dipaksakan, melainkan harus dibangun melalui kepercayaan dan sikap saling menghormati.
Baca Juga: dr. Piprim Klaim 2 Wamenkes Akui Kejanggalan Mutasi dan Pertanyakan Niat di Baliknya
Sidang ke-61 Dewan HAM PBB ini menjadi sesi pertama yang dipimpin Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, sejak dewan tersebut berdiri pada 2006. Sidang dijadwalkan berlangsung dari 23 Februari hingga 31 Maret 2026.
Selama masa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB, sejumlah isu tematik akan diangkat, di antaranya pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjungan, hak penyandang disabilitas, serta hak anak.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
