Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono (Antara)
Ntvnews.id, Jenewa - Indonesia membawa misi "Kepresidenan Untuk Semua" ketika pertama kali memimpin Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, dengan komitmen memperkuat peran dewan tersebut di tengah tantangan terhadap multilateralisme global.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia tidak hanya mewakili kepentingan nasional, tetapi juga komunitas internasional secara luas.
"Kepresidenan kali ini bukan hanya untuk Indonesia, ini adalah Kepresidenan Untuk Semua," ujar Sugiono dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin, 23 Februari 2026.
Dalam pernyataan yang dipantau melalui siaran UN TV di Jakarta, Sugiono menyoroti bahwa multilateralisme saat ini berada di bawah tekanan signifikan, termasuk di dalam Dewan HAM PBB yang turut dipengaruhi dinamika geopolitik global. Ia mengingatkan agar dewan tidak terjebak dalam polarisasi atau bersikap selektif dalam menangani isu HAM karena hal itu berpotensi merusak legitimasi dan menggerus kepercayaan internasional.
"Tanggung jawab kita adalah memastikan ketegangan tersebut tidak semakin menggerus kredibilitas Dewan," katanya.
Sugiono menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan relevansi Dewan HAM PBB dengan menunjukkan kemampuan beradaptasi tanpa meninggalkan integritas dan prinsip dasar. Menurutnya, hal tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan imparsialitas, objektivitas, serta transparansi dalam setiap proses dan keputusan dewan.
Indonesia, lanjut Sugiono, siap berperan sebagai jembatan untuk meredakan perbedaan pandangan melalui dialog yang inklusif dan kesediaan mendengarkan semua pihak.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono (Antara)
"Sifat universal HAM seharusnya mempersatukan kita dalam tujuan, bukan memecah belah kita," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa relevansi Dewan HAM PBB di masa depan sangat bergantung pada konsistensi dan ketegasan dalam menjalankan mandatnya, tanpa terjebak politisasi atau sikap selektif dalam penanganan isu-isu HAM.
Baca Juga: Ketua PBNU Sampaika ke Prabowo Agar Kebijakan RI Tak Rugikan Rakyat Palestina
Sidang ke-61 Dewan HAM PBB ini menjadi momentum pertama Indonesia memimpin dewan tersebut melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, sejak pembentukannya pada 2006. Sidang berlangsung dari 23 Februari hingga 31 Maret.
Selama masa kepemimpinan Indonesia, sejumlah isu tematik menjadi fokus pembahasan, di antaranya pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, serta hak anak.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
