Ntvnews.id, Jakarta - Isu politik identitas yang muncul di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017 menimbulkan konflik sosial. 

Ibu Kota Jakarta memang dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya multikultural. Sebagian kalangan memaknai politik identitas sebagai hal negatif yang merusak proses demokrasi karena menggunakan sentimen SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) dalam memenangkan pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. 

Pada Pilgub Jakarta 2024, politik identitas kemungkinan tidak lagi menjadi isu utama. Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti berpendapat antara kelompok Muslim dan nasional saat ini sudah sangat cair. 

"Setelah Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif 2024 yang lalu, antara kelompok Muslim, termasuk juga yang boleh dikatakan garis keras atau setengah keras dengan kelompok nasionalis, di mana di dalamnya ada PDI Perjuangan sudah sangat mencair," ujar Ikrar saat menjadi narasumber dalam dialog NTV Prime di Nusantara TV, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, dia menilai, kelompok ini bisa melihat bagaimana perlakuan Presiden Jokowi terhadap PDI Perjuangan. Dan, tak hanya terhadap partai, tetapi juga calon presiden serta calon legislatifnya.

"Hal inilah yang kemudian menimbulkan rasa simpati dari kelompok-kelompok yang dulu boleh dikatakan posisinya itu berseberangan dengan PDI Perjuangan, dan ini nyata," tambah Ikrar.

Dia mengamati dalam sejumlah pertemuan di antara kelompok Muslim dan nasional saat ini memiliki pandangan yang berubah.