Pusat Koordinasi Pemantau Gencatan Senjata Gaza Segera Beroperasi di Israel

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 16 Okt 2025, 15:42
thumbnail-author
Muhammad Fikri
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Arsip - Warga Palestina duduk di antara bangunan yang hancur saat kembali ke Khan Younis, Jalur Gaza, 12 Oktober 2025. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober. Arsip - Warga Palestina duduk di antara bangunan yang hancur saat kembali ke Khan Younis, Jalur Gaza, 12 Oktober 2025. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober. (ANTARA)

Ntvnews.id, Moskow - Pusat koordinasi yang bertugas memantau pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza akan mulai beroperasi dalam beberapa hari ke depan, menurut laporan ABC News pada Rabu, 15 Oktober 2025. Pusat ini akan dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dan berbasis di Israel, dengan seorang letnan jenderal AS, yang identitasnya belum diumumkan, akan menjabat sebagai kepala.

Menurut laporan tersebut, pusat koordinasi tidak akan ditempatkan di pangkalan militer Israel untuk menjamin keterbukaan terhadap perwakilan negara-negara lain yang terlibat dalam rekonstruksi Gaza.

Pada Senin lalu, Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menandatangani dokumen komprehensif mengenai gencatan senjata di Gaza. Berdasarkan kesepakatan itu, gerakan perlawanan Palestina Hamas diwajibkan membebaskan 20 sandera terakhir yang masih hidup dan ditahan sejak 7 Oktober 2023.

Baca Juga: Israel Tunda Pembukaan Perlintasan Rafah ke Jalur Gaza di Tengah Gencatan Senjata

Sementara itu, Kantor Media Tahanan Palestina menyebutkan bahwa Israel telah membebaskan 1.718 tahanan Palestina di Gaza serta 250 narapidana yang menjalani hukuman panjang.

Rencana perdamaian di Jalur Gaza yang terdiri atas 20 poin itu sebelumnya diumumkan oleh Trump pada 29 September lalu. Dokumen tersebut menyerukan penghentian segera pertempuran dengan syarat seluruh sandera dibebaskan dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan tercapai.

Selain itu, rencana tersebut juga menegaskan bahwa Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan Gaza. Pengelolaan wilayah tersebut akan diserahkan kepada komite teknokrat di bawah pengawasan badan internasional yang dipimpin oleh Trump.

Baca Juga: Binder Singh: Pemecatan Patrick Kluivert Langkah Tegas dan Profesional PSSI

(Sumber: Antara)

 
 
 
x|close