Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melirik industri musik sebagai sektor strategis yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Bima menegaskan, perbaikan tata kelola di tingkat daerah menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem industri kreatif yang sehat dan berdaya saing. Ia pun menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mengoptimalkan potensi sektor musik dan seni pertunjukan untuk meningkatkan PAD.
“Nah karena itu, dunia industri kreatif ini, ini sebetulnya punya prospek yang sangat strategis untuk juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Hal itu disampaikan Bima saat menjadi salah satu pembicara pada Konferensi Musik Indonesia di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Bima mengemukakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa musik merupakan bentuk hiburan paling digemari masyarakat Indonesia.
“Jadi orang Indonesia suka musik, orang Indonesia suka film, dan orang Indonesia suka menari. Makanya enggak bisa dengar musik dikit pasti joget,” ujarnya.
Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Nge-Ronda Malam Bareng Walikota Farhan di Bandung
Lebih lanjut, Bima menyoroti momentum bonus demografi yang tengah dialami Indonesia. Ia menjelaskan, dominasi penduduk usia produktif merupakan peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan ekonomi kreatif, termasuk melalui sektor musik. Menurutnya, generasi muda memiliki potensi besar jika difasilitasi dengan ruang untuk berkreasi.
“Bicara Gen Z, Gen X kan bukan bicara politik saja. Kita bicara bagaimana kita empowermereka, bagaimana kita utilize mereka, bagaimana kita memanggungkan mereka, bagaimana kita memberikan mereka wadah untuk berkreasi. Kira-kira begitu,” ujarnya.
Bima menekankan, industri musik bukan sekadar sarana hiburan, melainkan ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, menghidupkan UMKM, dan menarik investasi baru di daerah.
“Karena keamanan yang kurang merasa dijamin misalnya, kemudian birokrasi yang ribet, rumit, kemudian enggak pasti untuk dapat tiket, biayanya, ini biayanya macam-macam gitu ya,” ungkapnya.
Ia menilai, tantangan tersebut serupa dengan yang dihadapi penyelenggara kegiatan publik lainnya, termasuk kegiatan pada olahraga lari. Sebagai pelari, Bima mengaku memahami kerepotan serupa yang dialami para penyelenggara ajang lari di daerah akibat proses perizinan yang berbelit.
Bima menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menjembatani koordinasi lintas pihak agar pemahaman tentang pentingnya industri kreatif dapat diterapkan hingga ke level pelaksana di daerah.