Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (NTVnews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia mulai membahas rencana penambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia. Penambahan saham sebesar 12 persen telah disepakati antara pemerintah dan pihak Freeport.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kebijakan penambahan saham tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Meski realisasinya baru akan dilakukan pada tahun 2041 saat kontrak tambang Freeport berakhir, pembahasan serta kesepakatannya harus segera dilakukan.
"Kemarin pembahasan untuk dilakukan penambahan saham pemerintah, saham kita sekarang kan ada 51%. Kita dalam pemerintahan sebelumnya pun saya juga ikut terlibat dalam pembahasan ini. Nah atas arahan perintah Bapak Presiden Prabowo kita menambah 12%. Dan divestasi ini nilainya sangat kecil sekali. Nah tapi ini terjadi setelah 2041," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.
Baca Juga: Momen Bahlil Pamer Sepatu Kuning Seharga Rp250 Ribu Buatan UMKM
Bahlil menuturkan bahwa kesepakatan mengenai penambahan saham harus segera dicapai karena produksi tambang Freeport diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2035. Ia menjelaskan bahwa hasil tambang saat ini berasal dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan pada tahun 2003–2004.
"Kenapa? Karena produksi sekarang yang ada di Freeport Itu hasil eksplorasi 2003-2004. Eksplorasi di underground Itu paling cepat, itu 10 tahun dan peak daripada produksi kita yang ada sekarang Itu peak-nya 2035, 2035 habis itu turun," ujar Bahlil.
Menurutnya, jika pembicaraan terkait perpanjangan kontrak dan eksplorasi baru tidak segera dilakukan, Indonesia akan kehilangan momentum penting dalam menjaga keberlanjutan produksi tambang.
"Kalau tidak segera kita lakukan pembicaraan, perpanjangan, dan eksplorasi lagi, maka kita akan kehilangan waktu," tegas Bahlil.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
