(Kiri ke kanan) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Sekretaris Menteri PPPA Titi Eko Rahayu, dan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Desy Andriani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 27 Oktober 2025. ANTARA/Anita Permata Dewi (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan bahwa hingga Oktober 2025, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah terealisasi di 389 dari total 552 daerah di Indonesia, atau sekitar 73 persen.
“Hingga Oktober 2025, 34 provinsi dan 389 kabupaten/kota atau 73 persen dari 552 daerah di Indonesia telah memiliki UPTD PPA,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam konferensi pers bertajuk “Capaian KemenPPPA Selama Satu Tahun”, di Jakarta, Senin.
Arifah menjelaskan bahwa intensitas komunikasi antara Kementerian PPPA dengan para pimpinan daerah memiliki pengaruh besar terhadap percepatan pembentukan UPTD PPA di berbagai wilayah.
“Kami berharap di 2026 sudah selesai (UPTD PPA) di semua kabupaten/kota dan kami menjalin komunikasi secara langsung dengan gubernur yang kami datangi. Ini ternyata memperkuat teman-teman Dinas P3A sehingga ada dukungan yang lebih maksimal dari gubernur,” kata Arifah Fauzi.
Baca Juga: Menteri PPPA Arifah Fauzi Ajak Santri Gunakan Internet Bijak untuk Cegah Kekerasan Digital
Selama satu tahun terakhir, KemenPPPA mencatat adanya peningkatan jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hingga 20 Oktober 2025, tercatat 25.627 kasus kekerasan dengan total 27.325 korban.
Selain itu, Arifah menilai proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan kini semakin berpihak pada korban. Ia juga menyoroti bahwa pengarusutamaan gender (PUG) telah menjadi prioritas di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, yang tercermin dari penerapan anggaran responsif gender (ARG).
“Anggaran Responsif Gender (ARG) menjadi kewajiban seluruh Kementerian/Lembaga dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026,” kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Lebih lanjut, KemenPPPA telah menginisiasi tiga program prioritas guna mendukung visi Asta Cita dan PHTC (Peningkatan Human Capital), yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan fungsi Call Center SAPA 129, serta Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
