Purbaya: IKN Tidak Akan Jadi Kota Hantu

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan dan diprediksi tidak akan menjadi kota hantu.

"Saya tidak tahu tergantung nanti rencananya pemerintah ke depan. Kalau kata saya (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana pemerintah akan banyak nanti. Jadi Anda tidak perlu takut, jangan dengar prediksi orang (media) luar negeri, (mereka) itu sering salah," ujar Purbaya setelah Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin, 3 November 2025.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menyetujui pembangunan perumahan oleh perusahaan swasta di IKN, dan konstruksi tersebut sudah berjalan.

"Yang jelas, yang kita setujui adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya sudah mulai jalan pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarkan lagi," kata Purbaya.

Baca Juga: Pembangunan IKN Terus Berjalan, Target Ibu Kota Politik 2028 Tetap Dikejar

Purbaya menegaskan pembangunan di IKN tidak berhenti.

"Tapi yang jelas kita sudah setujui yang swasta yang bangun rumah di sana, ada berapa perusahaan begitu sepertinya tidak berhenti, masih jalan terus. Kita ikuti Presiden RI seperti apa," ujarnya.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memproyeksikan jumlah pekerja mencapai 20 ribu orang untuk mempercepat pembangunan. Saat ini sekitar 7.000 pekerja konstruksi sudah menempati Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).

Menurut Basuki, pasca diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan, pembangunan fisik maupun non-fisik akan semakin masif.

Baca Juga: Gedung DPR dan MA di IKN Dibangun November 2025, Pemerintah Gelontorkan Rp11,6 Triliun

Otorita IKN telah memulai tahap persiapan pembangunan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif, bagian dari pembangunan tahap kedua yang mencakup pembangunan fisik, penyusunan regulasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pembangunan fisik tahap kedua difokuskan pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Penandatanganan kontrak hasil lelang dijadwalkan berlangsung antara akhir Oktober hingga November 2025.

Kompleks perkantoran legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektar dengan anggaran Rp8,5 triliun untuk periode 2025–2027, mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.

Sementara itu, kompleks yudikatif seluas 15 hektar akan menelan anggaran Rp3,1 triliun untuk pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Proyek pembangunan kedua kompleks diperkirakan berlangsung selama 25 bulan, mulai November 2025.

(Sumber: Antara)