KPK Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain hingga 23 November

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau M. Arief Setiawan (MAS), serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN). Ketiganya akan ditahan hingga 23 November 2025.

"Terhadap tiga tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak tanggal 4 sampai 23 November 2025," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

Tanak menjelaskan, ketiga tersangka kasus dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 itu ditempatkan di lokasi penahanan berbeda.

"Terhadap saudara AW ditahan di Rutan Gedung ACLC (Pusat Edukasi Antikorupsi) KPK. Sementara terhadap saudara MAS serta DAN ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK," katanya.

Menurut Tanak, Abdul Wahid dan dua tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca Juga: KPK Tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai Tersangka Kasus Pemerasan

Sebelumnya, pada 3 November 2025, KPK mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya. OTT tersebut menjadi operasi keenam yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2025.

Sejak awal tahun, KPK telah melakukan sejumlah OTT, antara lain:

Pada Maret 2025, menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Pada Juni 2025, menangani dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Pada 7–8 Agustus 2025, melakukan OTT di Jakarta, Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Makassar (Sulawesi Selatan) terkait dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur.

Pada 13 Agustus 2025, menangani dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan di Jakarta.

Kemudian, pada September 2025, OTT dilakukan terhadap kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan. 

(Sumber: Antara)