Arsip foto - Pengunjung mengamati koleksi museum yang dipamerkan di Museum HM Soeharto, Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta, Senin 19 Maret 2018. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/aww/aa. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Hasil survei Intelligence and National Security Studies (INSS) menunjukkan mayoritas publik, yakni 84,25 persen responden, menyatakan setuju agar mantan Presiden Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sementara itu, 8,17 persen menolak dan 7,58 persen lainnya mengaku ragu-ragu.
Direktur Riset dan Pengembangan INSS Ahmad Rijal menjelaskan, hasil tersebut mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap sejarah bangsa.
“Masyarakat kini lebih menyoroti keberhasilan Soeharto dalam pembangunan dan menjaga stabilitas nasional. Kontroversi masa lalu tetap diakui, tetapi tidak lagi menjadi faktor utama dalam membentuk persepsi publik,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 9 November 2025.
Survei mencatat, alasan utama dukungan publik terhadap Soeharto adalah jasa besar di bidang pembangunan ekonomi (50,58 persen) dan perannya menjaga stabilitas nasional (33 persen). Bidang yang paling diingat publik meliputi pertanian dan pangan (33,75 persen) — terutama lewat program swasembada beras — diikuti ekonomi nasional (31,25 persen) dan stabilitas politik-keamanan (30,83 persen).
Sementara itu, kelompok yang menolak lebih banyak menyoroti isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (7,42 persen) serta pelanggaran HAM (5,67 persen).
Baca Juga: Surya Paloh Setuju Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Menurut Rijal, 61,08 persen responden menilai kontroversi masa lalu, termasuk isu HAM dan KKN, tidak menjadi penghalang untuk pemberian gelar tersebut. Sebagian besar masyarakat, 86,67 persen, juga menginginkan agar penilaian terhadap Soeharto dilakukan secara objektif dan bebas dari kepentingan politik.
“Publik tidak mencari glorifikasi, melainkan penilaian yang adil dan proporsional terhadap jasa pembangunan Soeharto,” ujarnya.
Lebih lanjut, 56,83 persen responden menilai pihak paling tepat untuk menentukan kelayakan gelar pahlawan nasional adalah kombinasi antara survei publik dan kajian akademik, bukan keputusan sepihak elit politik.
“Temuan ini menandakan dorongan kuat dari masyarakat agar pemerintah menjamin transparansi dan partisipasi publik dalam proses penetapan gelar kebangsaan,” kata Rijal.
Survei bertajuk “Polemik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tahun 2025” ini dilakukan melalui tele-survey terhadap 1.200 responden di 38 provinsi, pada periode 1–8 November 2025.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
