Ntvnews.id, Bangkok - Pemerintah Thailand mengambil langkah besar dalam merespons bencana banjir yang melanda Songkhla beberapa waktu lalu hingga menyebabkan sejumlah korban jiwa dan ratusan warga lain mengungsi.
Melalui Emergency Flood Crisis Operations Centre (EFCOC), pemerintah menyiapkan kompensasi senilai 2 juta baht, setara kurang lebih Rp 1,03 milia (kurs Rp 519) yang akan diberikan kepada setiap keluarga korban meninggal akibat banjir.
Kebijakan ini pertama kali diberitakan oleh The Nation Thailand, Rabu, 3 Desember 2025. Bantuan tersebut dipastikan dapat diterima masyarakat tanpa prosedur birokrasi maupun persyaratan dokumen, sebagai upaya mempercepat penyaluran. Rencananya, distribusi dana akan dilakukan melalui Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM).
Baca Juga: Geger Video Detik-detik Banjir Bandang Hantam Sibolga, Mirip Tsunami Aceh!
Keputusan kompensasi diumumkan pada Senin, 1 Desember 2025 pukul 12.05 waktu setempat, usai sebuah pertemuan di Government House yang dipimpin oleh juru bicara pemerintah sekaligus juru bicara EFCOC, Siripong Angkasakulkiat.
Siripong menuturkan bahwa kebijakan percepatan diambil setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul melakukan peninjauan langsung ke wilayah terdampak di Hat Yai, di mana beliau mendengar langsung keluhan warga terkait proses administratif yang sering memperlambat penyaluran bantuan.
Menanggapi hal tersebut, Anutin kemudian memerintahkan EFCOC dan DDPM untuk menghapus langkah-langkah birokrasi yang tidak diperlukan dalam pencairan kompensasi.
Dalam implementasinya, DDPM akan memanfaatkan peta banjir digital serta data pendaftaran rumah tangga online milik Departemen Administrasi Provinsi sebagai dasar verifikasi. Dengan sistem ini, korban tidak perlu lagi menyerahkan dokumen fisik apa pun.
Baca Juga: Telkomsel Beri Kuota Gratis untuk Korban Bencana di Sumatra, Begini Cara Mengaktifkannya
Meski demikian, Siripong menekankan bahwa kompensasi 2 juta baht hanya berlaku untuk keluarga korban tewas di Songkhla, yang secara resmi telah ditetapkan dalam keadaan darurat. Untuk korban di provinsi-provinsi selatan Thailand lain, bantuan tetap mengikuti aturan normal DDPM.
Pemerintah juga membuka peluang bagi korban yang meninggal karena komplikasi tidak langsung akibat banjir, untuk dapat memenuhi syarat mendapatkan kompensasi melalui skema khusus ini.
Selain bantuan finansial, EFCOC menginstruksikan instansi terkait untuk mempercepat pembersihan sampah dan pemulihan akses jalan, sehingga warga dapat kembali ke rumah dalam waktu tujuh hari, sementara Hat Yai ditargetkan pulih dalam 14 hari.
"Pemerintah juga telah memerintahkan berbagai instansi untuk mempercepat perbaikan utilitas penting, termasuk memulihkan layanan air keran. Air keran di Hat Yai diperkirakan akan pulih sepenuhnya pada hari Rabu," terangnya.
Seorang warga melintasi banjir yang melanda Hat Yai, Provinsi Songkhla, Thailand, Selasa (25/11/2025). Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan keadaan darurat di Provinsi Songkhla pada hari Selasa karena banjir parah melanda wilayah (Antara)