Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat 19 Desember 2025 (ANTARA/Andi Firdaus) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berhasil menghimpun dukungan bantuan dari berbagai pemerintah daerah dengan nilai total sekitar Rp48 miliar guna mendukung penanganan dan pemulihan bencana di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Penggalangan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kepada wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, baik melalui bantuan anggaran maupun logistik dan kemanusiaan.
“Jadi, totalnya kurang lebih Rp48 miliar,” kata Mendagri di Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.
Ia menyampaikan bahwa sejumlah pemerintah daerah telah merespons surat edaran tersebut dengan menyalurkan berbagai bentuk dukungan anggaran untuk membantu penanganan bencana di wilayah terdampak.
“Pemerintah bergerak cepat dengan mengoordinasikan dukungan antardaerah. Ada yang berupa dukungan anggaran, ada juga berupa barang,” ujarnya.
Baca Juga: Dicopot Sementara, Bupati Aceh Selatan Akan Dibina Hingga Magang di Kemendagri
Mendagri merinci dukungan yang telah terkumpul, antara lain berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp7 miliar, Jawa Barat Rp7 miliar, Sulawesi Utara Rp1,5 miliar, Kalimantan Utara Rp1 miliar, Sulawesi Selatan Rp4 miliar, Jawa Tengah Rp1,3 miliar, serta Jawa Timur Rp5 miliar.
Selain itu, bantuan juga disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp1,5 miliar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan berupa barang dengan nilai Rp2,6 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan bantuan sebesar Rp3 miliar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memberikan bantuan senilai Rp3 miliar yang langsung dikirimkan ke Kota Lhokseumawe. Dukungan juga datang dari sejumlah daerah lain, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Bengkulu.
Mendagri menambahkan bahwa bantuan tersebut semakin diperkuat melalui partisipasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat Bursah Zarnubi. Apkasi terjun langsung ke lokasi bencana dengan membawa bantuan senilai sekitar Rp5 miliar.
Baca Juga: Kemendagri Tunjuk Wabup Aceh Selatan Baital Mukhadis Sebagai Plt Bupati Aceh Selatan Sementara
Langkah koordinasi yang dilakukan Mendagri tersebut mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pengamat kebijakan publik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai kebijakan dan koordinasi yang dilakukan Mendagri telah memperkuat kohesivitas atau ikatan antarpemerintah daerah dalam penanganan bencana.
“Sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri memiliki peran strategis dalam menggerakkan seluruh pemda agar bergerak bersama membantu daerah terdampak bencana. Upaya ini menunjukkan kepemimpinan pemerintah pusat dalam memastikan solidaritas nasional terwujud di lapangan,” ujar Iwan saat dihubungi, Jumat.
Menurut Iwan, penderitaan yang dialami para korban bencana hidrometeorologi di Sumatera menjadi alasan utama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerukan pemerintah daerah lain untuk memberikan bantuan kepada tiga wilayah terdampak di Sumatera.
Ia menegaskan bahwa sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri memiliki kewenangan strategis untuk mengoordinasikan seluruh pemerintah daerah agar bergerak bersama dalam mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana.
“Untuk mengorkestrasi agar kepala daerah di seluruh Indonesia dapat bergerak cepat dan memberikan bantuan kepada wilayah yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera, diperlukan keseriusan dan perhatian khusus dari Mendagri Tito Karnavian,” ujar Iwan.
Selain menghimpun dukungan antardaerah, Mendagri juga melaporkan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atas arahan Presiden Prabowo untuk mendukung penanganan bencana di wilayah terdampak.
Baca Juga: Kemendagri Kirim Tim ke Sibolga dan Aceh, Cek Dampak Banjir–Longsor
Ia menjelaskan bahwa anggaran BTT tersebut disalurkan kepada 52 kabupaten/kota dan provinsi dengan total nilai mencapai Rp268 miliar. Dana tersebut telah diterima oleh tiga provinsi terdampak, masing-masing sebesar Rp20 miliar, serta oleh 52 kabupaten/kota dengan alokasi Rp4 miliar per daerah.
Anggaran tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan arahan pemerintah, termasuk untuk memenuhi kebutuhan langsung masyarakat yang terdampak bencana.
Selain bantuan anggaran dan logistik, Mendagri juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diterjunkan ke tiga provinsi terdampak sejak 10 Desember 2025.
“Kami dari Kemendagri membentuk tim dari Dukcapil untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), akta kelahiran, dan dokumen lainnya yang hilang akibat bencana. Pungutan biaya sudah diturunkan,” kata Mendagri.
Mendagri menegaskan bahwa pemerintah terus memastikan koordinasi berjalan efektif agar penanganan darurat, rehabilitasi, serta pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat berlangsung secara cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kemendagri berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi pemerintah daerah yang telah terbangun dapat terus diperkuat sebagai bagian dari sistem nasional penanggulangan bencana.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
