Menlu ASEAN Gelar Pertemuan Khusus Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Ntvnews.id, Kuala Lumpur - Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025 akan menggelar Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN untuk membahas perkembangan terkini konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Pertemuan tersebut akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin, 22 Desember 2025.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan resmi yang disampaikan di Kuala Lumpur pada Minggu, 21 Desember 2025, menyebutkan bahwa pertemuan khusus tersebut diselenggarakan berdasarkan keputusan Perdana Menteri Malaysia, Kamboja, dan Thailand yang diambil pada Rabu, 11 Desember 2025.

Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN itu akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan.

Forum tersebut akan menjadi wadah bagi para menteri luar negeri negara anggota ASEAN untuk saling bertukar pandangan mengenai situasi terkini yang berkembang antara Kamboja dan Thailand.

Baca Juga: Thailand Tegaskan Tak Mau Tertekan dalam Pertemuan Menlu ASEAN Soal Kamboja

Selain itu, pertemuan ini juga akan membahas berbagai langkah yang dapat ditempuh ASEAN guna mendukung upaya-upaya yang sedang berlangsung menuju de-eskalasi dan penghentian permusuhan, demi menjaga perdamaian dan stabilitas antara kedua negara anggota ASEAN tersebut, serta kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

“Penyelenggaraan pertemuan khusus ini mencerminkan komitmen negara-negara anggota ASEAN terhadap persatuan dan solidaritas ASEAN, serta sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ini, sesuai dengan Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC),” tulis keterangan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Baca Juga: Konflik Thailand–Kamboja Makin Panas, PBB Desak Gencatan Senjata Dipatuhi

Sebagai Ketua ASEAN, Malaysia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong dialog-dialog konstruktif dalam semangat ASEAN. Malaysia juga menyatakan akan memfasilitasi kedua pihak agar tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional, hubungan bertetangga yang baik, serta hidup berdampingan secara damai.

Upaya tersebut juga mencakup penguatan kerja sama bilateral dan multilateral guna mencapai penyelesaian sengketa yang damai, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, otoritas Malaysia membatasi akses peliputan jurnalis dalam pertemuan tersebut mengingat sensitivitas isu yang dibahas.

Untuk sementara, otoritas Malaysia hanya mengizinkan media resmi milik pemerintah Malaysia melakukan peliputan, guna memastikan tetap tersedianya pemberitaan visual dan faktual terkait jalannya pertemuan tersebut.

(Sumber: Antara)