UMP Kalimantan Selatan 2026 Naik 6,54 Persen Menjadi Rp3,72 Juta

Ntvnews.id, Banjarbaru - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp3.725.000 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 6,54 persen dibandingkan UMP 2025 yang tercatat sebesar Rp3.496.194.

Penetapan UMP 2026 beserta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin yang ditandatangani pada 23 Desember 2025.

“Dari hasil musyawarah dan mufakat sesuai regulasi, saya menyetujuinya. Saya mengapresiasi peran seluruh dewan pengupahan, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah daerah atas proses yang telah dilaksanakan,” kata Gubernur Kalsel Muhidin dalam konferensi pers di Banjarbaru, Rabu, 24 Desember 2025.

Selain menetapkan UMP, Muhidin juga menyampaikan bahwa enam sektor usaha di Kalimantan Selatan telah ditetapkan besaran UMSP untuk tahun 2026. Sektor pertambangan batubara (KBLI 05100) menjadi sektor dengan upah tertinggi, yakni Rp3.770.000 per bulan. Sementara itu, sektor perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit (CPO) masing-masing ditetapkan sebesar Rp3.730.000 per bulan.

Sektor lainnya meliputi perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas serta YBDI sebesar Rp3.728.000, sektor pembangkit transmisi dan penjualan sebesar Rp3.759.000, serta sektor industri kayu lapis yang ditetapkan Rp3.728.000 per bulan.

Muhidin menegaskan bahwa ketentuan UMP dan UMSP tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan terkait. Sementara itu, bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah.

Ia juga menegaskan larangan bagi perusahaan untuk membayar upah di bawah UMP dan UMSP yang telah ditetapkan. Bagi perusahaan yang sebelumnya telah memberikan upah di atas ketentuan baru tersebut, tidak diperkenankan menurunkan upah pekerja di bawah standar yang berlaku.

Menurut Muhidin, penetapan UMP dan UMSP 2026 ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagaimana direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan.

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan efektif diterapkan pada 1 Januari 2026.

“Semoga kebijakan ini dapat memperkuat hubungan industri yang harmonis, berkelanjutan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kalsel,” ujar Muhidin.

(Sumber: Antara)

TERPOPULER

VIRAL

TERKINI