Thailand dan Kamboja Tuntaskan Dialog Awal untuk Akhiri Ketegangan Perbatasan

Ntvnews.id,Chanthaburi - Pejabat militer Thailand dan Kamboja merampungkan perundingan awal pada Rabu, 24 Desember 2025, dalam upaya merumuskan dasar menuju gencatan senjata permanen, dengan pemerintah Thailand menyampaikan tiga syarat utama sebagai prasyarat penghentian serangan di wilayah perbatasan.

Dialog tersebut berlangsung dalam pertemuan tingkat sekretariat Komite Perbatasan Umum (General Border Committee/GBC) Thailand–Kamboja yang digelar di pos lintas batas Ban Pakkad, Provinsi Chanthaburi, Thailand.

Meski pertemuan hanya berlangsung sekitar 35 menit, otoritas Thailand menilai dialog itu sebagai sinyal positif dalam upaya meredakan konflik yang terjadi di kawasan perbatasan kedua negara.

Deputi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand Jenderal Nattapong Prowkaew, yang memimpin delegasi Thailand, menyatakan bahwa posisi dan tuntutan Bangkok tetap tidak berubah. Ia mengakui keikutsertaannya dalam pertemuan tersebut mencerminkan perkembangan yang baik menuju gencatan senjata. Namun, ia menolak membeberkan tanggapan pihak Kamboja guna menghindari potensi kerumitan dalam proses negosiasi.

Tiga tuntutan utama Thailand, sebagaimana disampaikan dalam perundingan, berfokus pada penghentian segera aksi permusuhan, komitmen gencatan senjata yang berkelanjutan, serta mekanisme verifikasi melalui pengawasan pihak ketiga.

Selain itu, Bangkok juga mendesak adanya kerja sama yang sungguh-sungguh dan nyata dalam pelaksanaan operasi bersama pembersihan ranjau di sepanjang perbatasan Thailand–Kamboja.

Baca Juga: Jelang Pertemuan Militer, Konflik Thailand-Kamboja Masih Berlanjut

Pertemuan tersebut digelar menindaklanjuti permintaan resmi dari Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja pada Senin, 22 Desember 2025 untuk kembali membuka dialog dalam kerangka GBC, setelah sebelumnya berlangsung pertemuan darurat tingkat menteri ASEAN di Kuala Lumpur.

Berdasarkan dokumen yang dirilis militer Thailand, Kamboja menyatakan kesiapan untuk mengikuti inisiatif perdamaian yang difasilitasi oleh ASEAN. Dalam surat yang dikirimkan Menteri Pertahanan Kamboja Jenderal Tea Seiha, Phnom Penh mengajukan agenda pembahasan yang menitikberatkan pada penghentian serangan segera, pemulangan pengungsi sipil, serta penguatan peran Tim Pengamat ASEAN (ASEAN Observer Team/AOT).

Kamboja juga mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui penerapan segera Deklarasi Bersama Kuala Lumpur tertanggal 26 Oktober 2025. Usulan tersebut mencakup pengaktifan mekanisme bilateral yang telah ada guna menangani isu-isu mendesak, khususnya terkait demarkasi perbatasan serta operasi kemanusiaan untuk pembersihan ranjau.

Usai dialog awal pada Rabu, perundingan tingkat sekretariat GBC secara penuh dijadwalkan berlangsung pada Kamis pagi waktu setempat. Dalam pertemuan lanjutan itu, delegasi kedua negara diharapkan dapat menyusun peta jalan menuju perdamaian.

Upaya tersebut diharapkan mampu mengakhiri bentrokan sporadis yang terjadi selama berbulan-bulan dan memaksa warga sipil di kedua sisi perbatasan mengungsi. Apabila pertemuan tingkat sekretariat berhasil mencapai kesepakatan formal, tahapan berikutnya adalah pertemuan antara menteri pertahanan Thailand dan Kamboja yang direncanakan berlangsung pada Sabtu 27 Desember 2025.

(Sumber: Antara)