MPR: Usulan Pilkada Dipilih oleh DPRD Layak Dikaji

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memandang usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) layak dikaji. Ini guna memperbaiki kualitas dari demokrasi bangsa.

Eddy menilai, usulan tersebut masih berada pada koridor konstitusi, dan juga masih sesuai dengan Sila Keempat dalam Pancasila, yakni musyawarah untuk mufakat.

"Memang saya akui bahwa jika masyarakat publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung, dan kemudian haknya diambil, saya kira akan menimbulkan berbagai masukan yang menghendaki agar itu tetap melekat pada mereka," ujar Eddy, Senin, 29 Desember 2025.

Selaku pimpinan partai politik, Eddy pun mengaku bahwa perkembangan penyelenggaraan pilkada secara langsung dalam 10 tahun terakhir, sarat dengan politik uang, politik dinasti, bahkan politik identitas.

Atas itu, ia ingin melihat opsi bila model pilkada itu dikembalikan melalui keterwakilan di DPRD agar penyimpangan-penyimpangan dalam pilkada itu bisa dikurangi.

Eddy merasa, bahwa masalah-masalah dalam pilkada itu membawa dampak negatif terhadap pendidikan politik bagi masyarakat, karena bisa disuguhi amplop atau sembako oleh siapa pun yang hendak menjadi kepala daerah.

Menurut Eddy, banyak anggota legislatif yang juga sudah membicarakan usulan pilkada dipilih DPRD itu. Tentunya, kata dia, hal tersebut dibahas dalam rangka memperbaiki kembali kualitas demokrasi dan kualitas pimpinan daerah.

"Bagi mereka yang merasa hal ini tidak konstitusional, ada jalurnya untuk membawa ini ke Mahkamah Konstitusi," tandas politikus PAN.