China: AS Tak Berhak Atur Hubungan Luar Negeri Venezuela

Ntvnews.id, Beijing - Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak memiliki hak untuk mengatur hubungan luar negeri Venezuela. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pernyataan mantan Presiden AS Donald Trump yang meminta Venezuela memutuskan hubungan ekonomi dengan China, Rusia, Iran, dan Kuba.

"Venezuela adalah negara berdaulat dan memiliki kedaulatan penuh atas semua sumber daya alam dan kegiatan ekonominya. AS secara terang-terangan menggunakan kekuatan terhadap Venezuela dan meminta negara itu untuk 'mengutamakan' AS terkait cadangan minyaknya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Rabu, 7 Januari 2026 waktu setempat.

Mao Ning merujuk pada laporan media di AS yang menyebutkan bahwa pemerintahan Trump telah menyampaikan kepada Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, agar pemerintah Venezuela menghentikan kerja sama dengan Rusia, China, Iran, dan Kuba.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa Venezuela diminta bekerja sama secara eksklusif dengan AS dalam produksi minyak serta memberikan preferensi kepada Washington dalam penjualan minyak mentah.

"Tindakan intimidasi semacam itu secara serius melanggar hukum internasional, melanggar kedaulatan Venezuela, dan melanggar hak-hak rakyat Venezuela. China mengutuk keras tindakan ini," tegas Mao Ning.

Baca Juga: China: Peradilan Nicolas Maduro di Amerika Tidak Sah

Ia menambahkan bahwa hak dan kepentingan sah China serta negara-negara lain di Venezuela harus tetap dilindungi.

"China dan negara-negara Amerika Latin dan Karibia (LAC) mempertahankan pertukaran dan kerja sama yang bersahabat," ungkap Mao Ning.

Menurut dia, terlepas dari bagaimana situasi ke depan berkembang, China akan terus menjadi sahabat dan mitra negara-negara Amerika Latin dan Karibia, serta saling mendukung dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan inti dan perhatian utama masing-masing pihak.

"Termasuk kedaulatan nasional, keamanan, dan integritas wilayah, saling mendukung dalam mengikuti jalur pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasional masing-masing negara, bersama-sama menolak politik kekuasaan dan bersama-sama menegakkan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut," tambah Mao Ning.

Meski demikian, Mao Ning tidak merinci bentuk dukungan konkret yang akan diberikan China kepada negara-negara Amerika Latin dan Karibia.

Baca Juga: AS Minta Venezuela Hentikan Kerja Sama dengan Rusia, China, Iran, dan Kuba

"Kami akan terus meningkatkan kerja sama dan saling memberikan dukungan dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia, mengenai bentuknya, saya pikir hal ini perlu diputuskan bersama antara China dan negara-negara terkait," ungkap Mao Ning.

Sebelumnya, pada 3 Januari 2026, AS melancarkan operasi besar terhadap Venezuela dengan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, kemudian membawa keduanya ke New York. Keduanya diadili pada Senin, 5 Januari 2026, atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan terorisme narkoba dan konspirasi untuk mengimpor kokain, serta dinilai sebagai ancaman, termasuk bagi AS.

Pemerintahan Trump menggambarkan operasi tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan kembali Doktrin Monroe dan langkah memberantas dugaan perdagangan narkoba serta korupsi, sekaligus memperkuat pengaruh AS terhadap cadangan minyak besar yang dimiliki Venezuela.

(Sumber: Antara)