Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa 17 Maret 2026.. Kehadiran Kepala BGN tersebut guna meminta dukungan Kejaksaan Agung untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dengan menempatkan pejabat dari Kejakgung di internal BGN. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tetap mengoptimalkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp268 triliun tanpa menggunakan dana siaga Rp63 triliun, sebagai respons terhadap tekanan krisis global yang berdampak pada perekonomian nasional.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran agar tetap berkontribusi dalam menghadapi tantangan global, khususnya di sektor energi yang berimbas pada kondisi ekonomi Indonesia.
“Kita harus memiliki sense of crisis dan melakukan langkah-langkah efisiensi agar penggunaan anggaran lebih optimal,” ujar Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa 17 Maret 2026.
Baca Juga: MBG Libur selama Lebaran, Kepala BGN: Hemat Rp5 Triliun
Ia menjelaskan bahwa dari total pagu anggaran Rp268 triliun, BGN berfokus pada pemanfaatan dana utama tersebut secara efektif, tanpa mengandalkan dana siaga.
Selain itu, berbagai kegiatan yang tidak bersifat prioritas juga mulai dikurangi untuk menjaga efisiensi.
Di sisi lain, BGN juga mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi standar dalam penyajian menu MBG selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah.
Menurut Dadan Hindayana, penghentian ini dilakukan karena adanya temuan menu yang tidak sesuai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Baca Juga: Efisiensi, BGN Berencana Tak Pakai Dana Standby Rp67 Triliun
Temuan tersebut bahkan sempat menjadi sorotan publik dan viral di media sosial.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa jumlah SPPG yang bermasalah sangat kecil dibandingkan total lebih dari 25 ribu SPPG yang beroperasi secara baik.
Ia menyebut fenomena ini sebagai “vocal minority” yang menutupi kinerja mayoritas penyelenggara yang sudah berjalan optimal.
BGN berharap ke depan jumlah SPPG yang bermasalah dapat terus ditekan, sehingga pelaksanaan program MBG semakin berkualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut tetap terjaga.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
