To Lam Dikabarkan Ingin Rangkap Jabatan Ketua Partai Komunis dan Presiden Vietnam

Ntvnews.id, Hanoi - Sejumlah pejabat menyebutkan bahwa pemimpin Partai Komunis Vietnam, To Lam, tengah mengupayakan penggabungan posisinya sebagai ketua umum partai dengan jabatan presiden Vietnam.

Langkah tersebut dinilai berpotensi membuat sistem politik Vietnam semakin menyerupai Cina, di mana Presiden Xi Jinping memimpin partai sekaligus negara.

Dilansir dari Reuters, Selasa, 13 Januari 2026, pekan depan, sekitar 1.600 delegasi dijadwalkan berkumpul di Hanoi untuk memulai Kongres Partai Komunis yang akan berlangsung selama satu pekan.

Kongres lima tahunan ini bertujuan memilih pimpinan baru serta menetapkan arah kebijakan negara dengan sistem satu partai tersebut.

To Lam, yang kini berusia 68 tahun, sebelumnya telah mengajukan pencalonan untuk menduduki dua posisi tertinggi Vietnam dalam pertemuan internal partai pada Desember 2025.

Kepada Reuters, tiga sumber yang mendapat pengarahan dari delegasi serta tiga pejabat pemerintah menyebutkan bahwa langkah tersebut dilakukan To Lam untuk memperoleh persetujuan awal dari partai menjelang kongres.

Sumber-sumber itu menyatakan pertemuan partai mendukung To Lam untuk melanjutkan perannya sebagai ketua partai. Namun, tiga sumber yang mengetahui jalannya pertemuan memberikan keterangan berbeda terkait pencalonannya sebagai presiden, sebuah jabatan yang bersifat seremonial tetapi saat ini dipegang oleh unsur militer.

Baca Juga: Turis Asing Terjebak 72 Jam di Kereta Saat Banjir Besar Lumpuhkan Vietnam

Dua sumber menyebut To Lam mendapat dukungan untuk posisi presiden, sementara satu sumber lain mengatakan hasilnya masih belum pasti. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan para delegasi yang akan memberikan suara dalam kongres mendatang.

Hingga kini, Sekretariat Partai Komunis Vietnam belum memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut.

Upaya penggabungan dua jabatan tertinggi selama lima tahun ke depan dinilai akan menjadi perubahan besar dalam tradisi pembagian kekuasaan di Vietnam. Selama ini, kedua posisi tersebut hanya pernah disatukan dalam kondisi luar biasa, seperti setelah wafatnya Presiden Vietnam Nguyen Phu Trong pada 2024, ketika To Lam sempat merangkap kedua jabatan selama tiga bulan.

Jika To Lam berhasil menyatukan kedua posisi tersebut, militer yang selama ini menjadi faksi kuat di internal partai disebut akan melepas jabatan presiden. Sebagai gantinya, militer tetap mempertahankan kewenangan luas dalam menentukan promosi perwira senior. Informasi ini disampaikan dua sumber kepada Reuters.

Seorang pejabat menyebut para pemimpin militer kini tengah membahas sejumlah “jaminan” untuk membatasi kewenangan To Lam. Namun, Kementerian Pertahanan Vietnam sejauh ini enggan memberikan komentar.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Vietnam H.E. Tô Lâm

Sejumlah indikasi kompromi awal juga mulai terlihat menjelang kongres. Beberapa kebijakan ekonomi kontroversial yang diambil pada awal kepemimpinan To Lam dilaporkan direvisi atau menghadapi kendala tak terduga, termasuk kebijakan pertumbuhan kredit dan proyek kereta cepat.

Pendukung penggabungan jabatan berpendapat bahwa negara-negara komunis lain seperti Cina, Korea Utara, Kuba, dan Laos telah menempatkan ketua partai sekaligus kepala negara pada satu figur. Mereka menilai langkah ini akan memperkuat agenda reformasi ekonomi To Lam serta meningkatkan posisinya dalam pertemuan dengan para pemimpin dunia.

Sebaliknya, para pengkritik menilai perubahan tersebut berisiko karena berpotensi memperbesar kewenangan seorang pemimpin yang dikenal berani mengambil langkah-langkah berisiko dan telah memperluas peran aparat keamanan negara secara signifikan.

Baca Juga: Vietnam Tekuk Malaysia 2-0, Peluang Indonesia ke Semifinal SEA Games Masih Terbuka

Penggabungan kedua posisi itu akan menjadi “hasil alami dari upaya merampingkan struktur politik Vietnam,” kata Carl Thayer, pakar senior Vietnam di Australian Defence Force Academy. Ia menambahkan bahwa To Lam pada praktiknya telah mengambil alih sebagian kewenangan presiden, antara lain melalui meningkatnya intensitas kunjungan luar negeri sepanjang 2025.

Kongres Partai Komunis Vietnam yang dimulai pada 19 Januari akan berlangsung selama sepekan dan memilih 200 anggota baru komite sentral. Banyaknya wajah baru yang diperkirakan masuk ke dalam komite memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan mereka untuk mengesahkan keputusan yang sebelumnya diambil sekitar 140 delegasi dalam pemungutan suara Desember 2025.

Komite sentral nantinya akan memilih ketua partai serta jajaran pimpinan inti partai yang dikenal sebagai politbiro. Pada Juli 2025, To Lam menyebut politbiro baru akan beranggotakan 17 hingga 19 orang, meski jumlah akhir bergantung pada hasil pemungutan suara delegasi terhadap daftar calon yang telah disiapkan.

Pimpinan inti partai tersebut selanjutnya akan mengusulkan nama presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen, yang pengangkatannya tetap memerlukan persetujuan parlemen.