Mendagri Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat.

Tito menyampaikan bahwa perkembangan pemulihan di wilayah terdampak menunjukkan indikator yang cukup menggembirakan. Ia menilai kondisi pemulihan di 16 kabupaten/kota yang terdampak bencana di Sumatera Barat berada pada tren positif.

“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kabupatennya,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.

Mendagri menjelaskan, pihaknya telah melakukan verifikasi data terhadap 16 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera Barat. Proses verifikasi tersebut mencakup sejumlah indikator tambahan untuk mengukur tingkat pemulihan pascabencana.

Indikator tambahan yang diverifikasi antara lain ketersediaan listrik, bahan bakar minyak (BBM) yang ditandai dengan kembali beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), ketersediaan gas elpiji, layanan internet, serta akses air bersih dan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Indikator tersebut menjadi penguatan atas lima indikator pemulihan yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah, meliputi pulihnya roda pemerintahan, layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan, akses darat, sektor ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa fokus percepatan pemulihan saat ini diarahkan pada empat daerah yang dinilai membutuhkan perhatian lebih, yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keempat daerah dengan tingkat kerusakan cukup besar tersebut masih memerlukan dukungan gotong royong lintas sektor agar proses pemulihan dapat segera berjalan secara optimal. Selain itu, beberapa wilayah terdampak lainnya juga masih membutuhkan percepatan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, serta fasilitas air bersih dan PDAM.

Mendagri juga menekankan pentingnya verifikasi data yang akurat oleh para kepala daerah. Menurutnya, data yang rinci akan memudahkan pemerintah pusat dalam memetakan titik-titik infrastruktur fisik maupun sosial ekonomi yang membutuhkan perbaikan.

“Detail-detail seperti ini yang kita harapkan,” jelasnya.

Selain Sumatera Barat, Mendagri mengungkapkan pemerintah telah memetakan kondisi pemulihan pascabencana di total 52 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, daerah terdampak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu sudah normal, setengah normal, dan belum normal.

(Sumber: Antara)