DPRD DKI Ingatkan Penataan Ruang dan Perizinan Harus Diperketat Agar Tak Perparah Banjir

Ntvnews.id, Jakarta - Jakarta kembali diuji persoalan klasik banjir. Hujan ekstrem yang mengguyur Ibu Kota pada awal pekan ini menyebabkan puluhan RT dan sejumlah ruas jalan utama terendam air. Kondisi tersebut menegaskan bahwa Jakarta masih rentan terhadap banjir setiap kali curah hujan tinggi melanda.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menilai persoalan banjir tidak bisa dipandang semata-mata sebagai masalah infrastruktur. Menurutnya, pengendalian banjir Jakarta berkaitan erat dengan penataan ruang, sistem perizinan pembangunan, serta kesiapsiagaan sebelum dan setelah bencana.

"Pengendalian banjir sudah memiliki banyak perencanaan, namun memang tidak mudah. Faktor kondisi alam juga sangat berpengaruh. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengantisipasi sebelum dan setelah kejadian banjir," ucapnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.

Ia menekankan, pengetatan izin pembangunan dan penataan ruang harus menjadi prioritas agar tidak memperparah potensi banjir di masa mendatang. Pembangunan yang tidak terkendali dikhawatirkan mengganggu daerah resapan air dan sistem drainase kota.

Banjir di Jalan Raya Bogor arah Pusat Grosir Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin, 12 Januari 2026. ANTARA/Siti Nurhaliza. (Antara)

Baca Juga: Mobil SPPG Terobos Banjir di Banjar Demi Kirim Bantuan Makanan Bergizi

Selain itu, Yuke mengingatkan pentingnya perhatian terhadap utilitas kota, seperti kabel listrik, jaringan telekomunikasi, dan saluran air. Penataan utilitas yang semrawut dinilai dapat membahayakan keselamatan warga maupun petugas saat terjadi genangan.

Tak kalah penting, DPRD DKI juga menyoroti perlindungan bagi petugas lapangan yang berada di garis depan penanganan banjir. Yuke menegaskan, mereka harus dibekali alat keselamatan yang memadai, mulai dari sepatu bot, helm, hingga sarung tangan, serta jaminan sosial yang sesuai dengan risiko pekerjaan.

"Untuk pekerjaan dengan risiko tinggi, insentif dan perlindungan tidak bisa disamaratakan," ujarnya.

Yuke juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengendalian banjir Jakarta. Warga diharapkan segera melaporkan potensi bahaya, seperti saluran tersumbat atau utilitas berisiko, agar dapat ditangani lebih dini.

"Semua pihak, termasuk masyarakat, juga perlu berperan aktif. Jika melihat potensi bahaya di lapangan, sebaiknya segera dilaporkan agar bisa diantisipasi lebih awal," tutupnya.