Ono Surono Akui Ditanya KPK Soal Aliran Uang Kasus Ade Kuswara

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono mengungkapkan dirinya dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aliran uang dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK).

"Iya, ada beberapa lah yang ditanyakan," ujar Ono saat menjawab pertanyaan jurnalis usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.

Meski demikian, Ono menegaskan pemeriksaan tersebut tidak berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Ia menyebut penyidik KPK memintai keterangannya dalam perannya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

"Sekitar tugas sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan," katanya singkat.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) kesepuluh sepanjang tahun 2025 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Desember 2025, dan mengamankan sepuluh orang dalam operasi tersebut.

Baca Juga: Ono Surono Bela Aura Cinta Usai Dibully Gegara Debat dengan Dedi Mulyadi

Sehari kemudian, pada 19 Desember 2025, KPK menyampaikan bahwa delapan dari sepuluh orang yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dua di antaranya adalah Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang.

Pada tanggal yang sama, KPK juga mengumumkan penyitaan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan praktik suap proyek di Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya, pada 20 Desember 2025, KPK menetapkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK), ayahnya yang juga Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, HM Kunang (HMK), serta seorang pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

KPK menyatakan Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang berstatus sebagai tersangka penerima suap, sedangkan Sarjan ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Baca Juga: KPK Periksa Mantan Kajari Bekasi Terkait Kasus Ade Kuswara

(Sumber: Antara)