Netanyahu Terima Undangan Trump Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Ntvnews.id, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergabung dalam inisiatif bertajuk dewan perdamaian yang akan menangani Gaza.

Dilansir dari Al Arabiya, Kamis, 22 Januari 2026, Kantor Perdana Menteri Israel mengumumkan melalui media sosial pada Rabu bahwa Netanyahu akan ikut serta dalam inisiatif tersebut, meskipun Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya terkait dugaan kejahatan perang di Gaza.

“Dewan Perdamaian” tersebut diresmikan sebagai bagian dari fase kedua kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas yang bertujuan mengakhiri perang genosida Israel di Gaza.

Sejumlah pemimpin dunia telah diundang untuk bergabung dengan badan ini. Menurut Trump, dewan tersebut akan mengawasi pembangunan kapasitas pemerintahan, hubungan regional, rekonstruksi, daya tarik investasi, pendanaan skala besar, dan mobilisasi modal di wilayah Gaza.

Baca Juga: Trump Klaim Putin Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Arsip - Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu. (ANTARA)

Namun, keterlibatan Netanyahu dinilai menimbulkan kekhawatiran mengenai objektivitas dewan, mengingat lembaga tersebut akan dipimpin dan dikendalikan langsung oleh Trump.

Penerimaan Netanyahu terhadap undangan itu terjadi meskipun sebelumnya kantornya mengkritik komposisi komite eksekutif dewan, yang mencakup rival regional Israel, yakni Turki.

Tanggung Jawab Sepihak

Netanyahu bukan satu-satunya tokoh yang diundang meski tengah diburu ICC atas dugaan kejahatan perang. Presiden Rusia Vladimir Putin juga disebut menerima undangan bergabung dengan dewan tersebut pada Senin, meskipun didakwa atas perang Rusia di Ukraina yang telah berlangsung hampir empat tahun.

Pihak Kremlin menyatakan masih berupaya mengklarifikasi semua nuansa tawaran tersebut dengan Washington, tanpa menjelaskan apakah Putin cenderung menerima undangan itu.

Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, sekutu dekat Putin, juga dilaporkan turut diundang oleh Trump untuk bergabung dalam kelompok tersebut.

Sebelumnya, kantor Netanyahu menyatakan bahwa komite eksekutif dewan tidak dikoordinasikan dengan pemerintah Israel dan dinilai bertentangan dengan kebijakannya, meski tidak merinci keberatan yang dimaksud.

Presiden AS Donald Trump (kiri) menyambut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada 29 September 2025. (ANTARA)

Sementara itu, Menteri Keuangan Israel dari sayap kanan, Bezalel Smotrich, mengkritik pembentukan dewan tersebut dan menyerukan agar Israel mengambil tanggung jawab sepihak atas masa depan Gaza.

Anggota dewan disebut mencakup Uni Emirat Arab, Maroko, Vietnam, Belarus, Hungaria, Kazakhstan, dan Argentina. Negara lain, termasuk Inggris dan lembaga eksekutif Uni Eropa, mengonfirmasi telah menerima undangan namun belum memberikan respons resmi.

Hingga kini, belum jelas berapa banyak negara atau pemimpin dunia lain yang akan menerima undangan tersebut.

Komposisi dewan eksekutif meliputi Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.

Gedung Putih juga mengumumkan pembentukan Dewan Eksekutif Gaza lainnya yang, sesuai kesepakatan gencatan senjata, bertugas melaksanakan fase kedua yang ketat dari perjanjian gencatan senjata Gaza.

‘Tatanan Internasional’

Media melaporkan Trump berencana menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, tempat ia dijadwalkan menyampaikan pidato pada Rabu.

Presiden AS itu juga menyatakan keinginannya untuk memperluas mandat dewan agar tidak hanya menangani Gaza, tetapi juga krisis dan konflik di berbagai belahan dunia.

Hal tersebut memunculkan spekulasi bahwa Trump berharap dewan ini dapat menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga yang kerap ia kritik sebagai tidak efektif.

Saat ditanya seorang wartawan pada Selasa apakah Dewan Perdamaian dimaksudkan menggantikan PBB, Trump menjawab bahwa PBB tetap perlu dipertahankan karena potensinya sangat besar.

Baca Juga: Prancis Ogah Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump

Namun, ia menambahkan bahwa Dewan Perdamaian mungkin akan mengambil alih peran tersebut karena PBB dinilai belum terlalu membantu dan belum pernah memenuhi potensinya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa Beijing “dengan tegas menjunjung tinggi sistem internasional yang berpusat pada PBB, tatanan internasional berdasarkan hukum internasional, dan norma-norma dasar hubungan internasional yang didukung oleh tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB”.

Dewan Perdamaian awalnya dibentuk untuk mengawasi rekonstruksi Gaza pascaperang, namun laporan menyebutkan piagamnya tidak membatasi peran dewan hanya pada wilayah Palestina.

Selain itu, disebutkan bahwa negara-negara yang ingin mendapatkan kursi tetap diwajibkan membayar kontribusi sebesar USD 1 miliar.

Azerbaijan menyatakan pada Rabu telah menerima undangan untuk bergabung, sementara Swedia menegaskan tidak akan berpartisipasi dengan draf piagam yang diajukan saat ini.