Bahlil: Saya Menteri Anti Impor!

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeklaim dirinya sebagai menteri yang paling menolak impor. Utamanya impor bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu terlihat dari kebijakan Bahlil yang akan mengurangi hingga menyetop impor BBM.

"Kalau mau ditanya menteri siapa yang anti-impor? Saya," ujar Bahlil saat rapat dengan Komisi XII DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Baca juga: Bahlil: Produksi Minyak Hilang 2 Juta Barel karena Ledakan Gas di Rokan, Bakal Ada Sanksi

Menurut Bahlil, impor adalah cara agar Indonesia terus tergantung kepada negara lain dalam memenuhi kebutuhan BBM-nya. Karenanya Bahlil akan menghentikan itu semua.

"Karena impor ada bentuk meninabobokan untuk melakukan sebuah proses agar kita tergantung terus kepada negara lain. Dan saya tidak mau seperti ini terus," jelasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (YouTube TVR Parlemen)

Adapun salah satu cara Bahlil mengurangi impor, ialah dengan mewajibkan BBM yang dijual di Indonesia, menggunakan campuran etanol sebesar 10 persen (E10).

"Caranya bagaimana kita mengurangi impor, langsung kita lakukan mandatory etanol. Kalau etanolnya 10 persen, itu dapat melakukan efisiensi impor sebesar 3,9 juta (barel)," kata Bahlil.

Bahlil menegaskan, upaya kemandirian energi Indonesia harus dilakukan secara bertahap. Sebab, menurutnya RI sudah ketinggalan dalam upaya mengurangi impor. Bahlil pun memandang, ada desain yang sengaja dibuat agar Indonesia senantiasa impor BBM.

"Kalau jujur saya katakan ini dari lubuk hati yang paling dalam, ini by design, dibuat untuk tetap kita tergantung kepada impor," jelasnya.

Adapun pada tahun 2027, Bahlil berencana agar Indonesia tak lagi impor BBM jenis solar atau gasoil, avtur, maupun bensin atau gasoline.

Ke depan, Indonesia akan fokus impor hanya pada minyak mentah (crude) sebagai bahan baku, sementara produk BBM diolah sepenuhnya di dalam negeri.

Bahlil mengungkapkan, penerapan biodiesel saat ini sudah mencapai B40, yakni campuran 40 persen minyak sawit dan 60 persen solar, sehingga mampu menekan konsumsi solar nasional. Kini total konsumsi solar nasional berada di kisaran 38-39 juta kiloliter per tahun.

Menurutnya, melalui kebijakan biodiesel yang dibarengi beroperasinya RDMP Balikpapan, kebutuhan solar nasional dapat dipenuhi dari dalam negeri. Bahkan, Indonesia berpotensi mengalami surplus sekitar 1,4 juta kiloliter (KL).

Rencananya, impor solar CN 48 akan dihentikan mulai awal 2026, kemudian berlanjut ke solar CN 51 pada semester II 2026. Di samping solar, impor bahan bakar pesawat atau avtur juga akan disetop.

Bahlil mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendorong PT Pertamina (Persero) untuk mengkonversi surplus solar 1,4 juta KL tersebut menjadi bahan baku avtur. Lalu, direncanakan pula penghentian impor bensin jenis RON 92, 95, dan 98. Hal ini seiring dengan RDMP Balikpapan akan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas produksinya hingga RON 98.

"Jadi yang tinggal kita impor itu yang RON 90 saja, yang untuk subsidi," ucap dia.

Melalui cara itu, pada 2027 Indonesia diharapkan tidak lagi mengimpor BBM jenis solar baik CN48 maupun CN51, avtur, serta bensin RON 92, 95, dan 98.