Menpar Widiyanti Jelaskan Bahwa Dirinya Tak Disemprot Komisi VII DPR, Sebut Hubungan Tetap Harmonis

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memberikan klarifikasi terkait hubungan kerja antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI yang ditegaskannya berjalan saling menghormati sebagai mitra.

Dalam rekaman video resmi yang dibagikan di Jakarta pada Jumat, 23 Januari 2026, Widiyanti meluruskan pemberitaan yang menyebut dirinya mendapat teguran keras dari anggota DPR karena disebut menolak menghadiri rapat bersama Komisi VII DPR RI.

"Ini yang harus saya luruskan. Tidak ada soal saya menolak rapat," ujarnya.

"Kami rapat itu diundang DPR sebagai mitra Komisi VII, tidak ada soal saya menolak rapat," lanjut Widiyanti.

Ia menegaskan bahwa dirinya telah meluangkan waktu untuk membahas berbagai persoalan di sektor pariwisata dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, bahkan menyatakan kesiapannya mengikuti rapat hingga malam hari.

Baca Juga: Telkomsel Sabet Penghargaan Global Atas Solusi Data Pariwisata Sumatera Barat

Widiyanti menyayangkan pemberitaan sejumlah media massa yang menurutnya menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Banyak media yang menulis itu, tapi mereka tidak hadir di sana dan tidak paham konteksnya. Yang terjadi adalah karena pembahasan sangat banyak, maka pimpinan akhirnya membagi dua rapat dan akan meneruskannya kembali di minggu depan," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pernyataan Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam rapat tersebut tidak ditujukan secara personal kepadanya, melainkan kepada seluruh peserta rapat kerja.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memeriksa kualitas produk yang diberi diskon dalam sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, Jumat 26 Desember 2025. (ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti) (Antara)

"Jadi kenapa kok beritanya seolah-olah saya yang kena semprot? Agak lucu ya? Sekali lagi, kami dan Komisi VII adalah mitra dan saling menghormati dan kami baik-baik saja," tuturnya.

Diketahui, Komisi VII DPR RI dan Kementerian Pariwisata menggelar rapat kerja bersama di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 21 Januari 2026n, guna membahas capaian sektor pariwisata Indonesia sepanjang 2025 serta rencana kerja kementerian untuk tahun 2026.

Baca Juga: Kemenpar Pastikan Recall Airbus A-320 Tak Ganggu Pariwisata Nasional

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay antara lain menekankan pentingnya penyampaian laporan secara langsung, bukan hanya dalam bentuk tertulis.

"Ini kan yang gini-gini kan memang kerja kita rapat. Ibu Menteri kalau enggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga. Kita juga kalau anggota DPR enggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Benar enggak? Kan konsekuensi daripada tugas konstitusional," kata Saleh.