Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa proses pendataan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan secara terbuka dan menyeluruh agar seluruh kelompok sasaran dapat terjangkau.
Pendataan tersebut meliputi anak usia sekolah, santri, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui, termasuk kelompok masyarakat yang belum tercatat secara administratif dalam data kependudukan.
“Tidak ada namanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif, tidak ada (penerima MBG) fiktif juga," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana usai mengikuti rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.
Dadan menjelaskan, proses pendataan dilakukan bersama pemerintah daerah dengan pendekatan by name by address, sehingga data penerima manfaat dapat diverifikasi hingga ke tingkat individu dan alamat tempat tinggal.
Ia menambahkan, pendataan juga menjangkau warga negara yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK), anak usia sekolah yang tidak lagi mengenyam pendidikan formal, serta kelompok rentan lainnya yang kerap belum terakomodasi dalam basis data program pemerintah.
“Itu warga negara yang harus mendapatkan program,” ujar Dadan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa mekanisme pendataan dilakukan melalui SPPG yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk melalui jejaring koordinator wilayah hingga tingkat kecamatan.
Baca juga: Kepala Bappenas: MBG Lebih Mendesak Daripada Lapangan Kerja
BGN juga membuka ruang pengawasan publik terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk masukan terkait kualitas layanan maupun menu makanan yang disediakan di tingkat SPPG.
Menurut Dadan, laporan masyarakat, termasuk yang ramai diperbincangkan di media sosial, akan dijadikan bahan evaluasi internal sekaligus dasar untuk memberikan teguran kepada SPPG agar mutu layanan terus meningkat.
"BGN ini institusi yang terbuka, bahkan kita sudah mendapatkan nilai keterbukaan yang cukup tinggi. Semua orang berhak mengawasi seluruh menu yang dihasilkan oleh SPPG, dan siapa saja yang mengevaluasi, diapresiasi oleh BGN," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa ketepatan data merupakan faktor krusial dalam mengukur dampak Program Makan Bergizi Gratis.
“Data yang benar itu penting,” ungkap Zulhas.
Berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hingga kini jumlah SPPG tercatat mencapai 22.091 unit dengan jumlah penerima manfaat yang telah menembus 60 juta orang.
Data tersebut juga menunjukkan dampak penyerapan tenaga kerja secara langsung, antara lain 924.424 tenaga kerja di SPPG, 68.551 pemasok, serta 21.413 mitra. Sementara itu, proses pengadaan pegawai P3K dilaporkan sedang berjalan untuk 32.000 formasi.
Pemerintah menargetkan peningkatan akurasi data penerima manfaat secara berkelanjutan, sekaligus menjadikannya dasar evaluasi jangka menengah dan panjang terhadap perubahan kondisi gizi serta pertumbuhan kelompok penerima program MBG.
(Sumber: Antara)
Sumber Antara
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
