Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menegaskan bahwa upaya menjaga stabilitas demografi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan keluarga yang kuat dan berkelanjutan. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional.
“Isu kependudukan dan pembangunan keluarga mencakup pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan bonus demografi. Stabilitas demografi dipandang sebagai prasyarat penting pembangunan nasional yang pelaksanaannya harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat,” ujar dia di Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Wihaji dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Dalam kesempatan itu, Wihaji melaporkan bahwa program kependudukan dan pembangunan keluarga selama ini telah dijalankan secara presisi dan terukur, serta selaras dengan visi dan misi Presiden, khususnya Astacita ke-4 dan ke-6.
Ia menjelaskan, implementasi kebijakan di tingkat daerah diperkuat melalui kerja sama antara perwakilan BKKBN di setiap provinsi, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan keluarga berencana (OPDKB), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terlibat langsung dalam pendampingan keluarga di wilayah sasaran.
“Penguatan koordinasi ini ditujukan untuk memastikan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota,” katanya.
Kemendukbangga/BKKBN juga terus mendorong pemerintah daerah agar melaksanakan 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Pemerintah daerah yang mampu menerapkan indikator tersebut secara konsisten akan mendapatkan insentif sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan berbasis kinerja dalam penguatan pembangunan keluarga dan kependudukan.
Di sisi lain, penguatan peran Tim Pendamping Keluarga terus dilakukan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Dari total 597.645 TPK yang tersebar secara nasional, sebagian telah terlibat aktif dalam pendampingan keluarga sekaligus distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah sasaran. Program ini difokuskan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui pendekatan MBG sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B), serta penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas data lintas sektor guna memastikan kebijakan pembangunan manusia dapat dirancang dan dijalankan secara presisi.
(Sumber: Antara)
Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji (kanan) melaporkan pelaksanaan pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan stabilitas demografi pada Menko PMK Pratikno (kiri). (Antara)