Kasus Siswa SD di NTT, Menteri PPPA Dorong Penguatan Perlindungan Anak Daerah

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Arifah Fauzi menanggapi soal kasus soal siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT, mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan sepucuk surat untuk orang tuanya.

Menurut Arifah, peristiwa menjadi perhatian khusus untuk siswa meninjau ulang implementasi sistem perlindungan anak yang dijabarkan dalam Kabupaten/Kota Layak Anak.

"Kita menyampaikan duka cita Atas peristiwa atau meninggalnya Ananda YBS berisia 10 tahun di Kabupaten Ngada di NTT. Berbagai informasi yang kita dapat bahwa Ananda ini mungkin puncak dari beberapa hal yang Ananda ini alami sehingga ketika meminta uang, sejumlah uang untuk membeli buku dan pensil tetapi tidak didapatkan dan akhirnya melakukan hal yang tidak diduga sama sekali," tutur Arifah Fauzi di kantornya, 5 Januari 2026.

"Bagi kami dari kemenpppa ini mengingatkan kita semua bahwa perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya bisa kita penuhi karena terjadinya peristiwa ini," sambungnya.

Adapun langkah yang dilakukan Kementerian PPPA dalam menangani kasus ini agar tidak terulang kembali kepada seluruh anak di Indonesia, yakni dengan tiga strategi utama yang dicetuskan.

"Kami sudah menggagas sebuah strategi bagaimana penyampaian dan layanan yang kami berikan kepada masyarakat, yakni melalui tiga langkah strategi. Yang pertama adalah ruang bersama Indonesia. Kemudian yang kedua adalah perluasan dari call center kami 129, ketiga adalah satu data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa," jelasnya.

Dalam hal ini, Kementerian PPPA juga berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah dan membuat regulasi kebijakan terhadap upaya penguatan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

"Mudah-mudahan ini adalah peristiwa atau kejadian terakhir untuk seluruh Indonesia. Kita tidak menginginkan anak-anak kita yang mungkin punya semangat luar biasa untuk bisa menempuh pendidikan, tapi karena kondisi yang mungkin belum memungkinkan, sehingga dia tidak punya teman untuk berbicara, dia tidak punya saluran untuk menyampaikan keresahan yang dia alami," ungkapnya.

Menteri PPPA juga menyatakan peristiwa ini juga perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni masih adanya kerentanan anak, termasuk anak laki-laki, yang kerap luput dari perhatian.

Baca Juga: Miris! 1.800 Tenaga Honorer di Pemkot Tangerang Dirumahkan

"Kita ingin menyampaikan bahwa laki-laki itu boleh lho dia curhat, karena sekarang kan laki-laki itu dipaksa, laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu gak boleh mengeluh, laki-laki itu ya pokoknya dia itu yang orang paling hebat gitu ya, itu yang muncul di budaya kita. 

Menteri PPPA juga mendorong penuh, agar komunikasi yang baik antara keluarga, lingkungan atau pun sekolah guna mencegah hal yang serupa bisa terjadi lagi.

"Tapi kan kenyataannya tidak bahwa laki-laki itu juga manusia, karena banyak kasus-kasus juga bahwa anak laki-laki juga mengalami kekerasan. Maka salah satu inisiasi yang kami lakukan adalah memperkuat anak laki-laki untuk bisa speak up juga terhadap apa yang dialami.