Arsip foto - Anggota pasukan Brigade Al-Qassam, sayap militer kelompok perlawanan Palestina, Hamas. ANTARA/Anadolu/as/am. (Antara)
Ntvnews.id, Gaza - Seorang pemimpin senior Hamas menegaskan bahwa kelompok Islamis Palestina itu tidak akan menyerahkan senjata maupun menerima campur tangan pihak asing di Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan sebagai penolakan atas tuntutan Amerika Serikat dan Israel terkait demiliterisasi wilayah tersebut.
"Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melakukannya adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima," kata Khaled Meshal dalam sebuah konferensi di Doha, dilansir dari AFP, Senin, 9 Februari 2026.
"Selama ada pendudukan, ada perlawanan. Perlawanan adalah hak rakyat di bawah pendudukan ... sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa," kata Meshal, yang sebelumnya memimpin kelompok tersebut.
Hamas selama ini terlibat dalam perjuangan bersenjata melawan apa yang mereka anggap sebagai pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Serangan lintas batas yang dilancarkan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 memicu pecahnya perang terbaru di kawasan tersebut.
Baca Juga: Hamas Siap Alihkan Pemerintahan Gaza ke Komite Teknokrat Palestina
Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat saat ini telah memasuki fase kedua, yang mencakup rencana demiliterisasi Gaza, termasuk perlucutan senjata Hamas, bersamaan dengan penarikan bertahap pasukan Israel.
Meski demikian, Hamas berulang kali menegaskan bahwa pelucutan senjata merupakan garis merah, meskipun sempat mengisyaratkan kemungkinan menyerahkan senjata kepada otoritas pemerintahan Palestina di masa depan.
Pejabat Israel menyebut Hamas masih memiliki sekitar 20.000 pejuang dan sekitar 60.000 senapan Kalashnikov di Gaza. Sementara itu, sebuah komite teknokrat Palestina dibentuk untuk mengelola pemerintahan sehari-hari di wilayah tersebut, meski belum jelas bagaimana komite itu akan menangani isu demiliterisasi.
Komite teknokrat itu berada di bawah “Dewan Perdamaian”, sebuah inisiatif yang diluncurkan Presiden AS Donald Trump. Awalnya, dewan ini dirancang untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi pascaperang, namun mandatnya kemudian diperluas sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan kritikus bahwa dewan tersebut dapat menjadi pesaing Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Warga Palestina berjalan melewati puing-puing bangunan yang hancur setelah kembali ke Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, pada 12 Oktober 2025. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada hari Jumat. (ANTARA/Xinhua/Rizek A (Antara)
Trump meluncurkan Dewan Perdamaian dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dengan dukungan para pemimpin dan pejabat dari hampir dua lusin negara. Selain itu, ia juga membentuk Dewan Eksekutif Gaza sebagai panel penasihat yang melibatkan tokoh internasional, termasuk utusan AS Steve Witkoff, Jared Kushner, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Dalam pernyataannya, Meshal mendesak Dewan Perdamaian untuk mengadopsi pendekatan yang seimbang guna mendukung rekonstruksi Gaza dan penyaluran bantuan bagi sekitar 2,2 juta penduduknya. Namun, ia kembali menegaskan penolakan terhadap pemerintahan asing di wilayah Palestina.
Baca Juga: Hamas Pastikan Juru Bicara Sayap Militernya Tewas Akibat Serangan Israel
"Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip nasional kami dan menolak logika perwalian, intervensi eksternal, atau pengembalian mandat dalam bentuk apa pun," kata Meshal.
"Orang Palestina harus memerintah orang Palestina. Gaza milik rakyat Gaza dan Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
