Mendagri Tito: 11 Daerah di Sumatra Masih Perlu Atensi Khusus Pascabencana Hidrometeorologi

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan laporan terbaru mengenai penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dari total 52 kabupaten/kota terdampak, kini tersisa 11 daerah yang dinilai masih membutuhkan perhatian khusus dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026. Ia menjelaskan bahwa dari 75 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut, sebagian besar wilayah telah menunjukkan perkembangan pemulihan yang signifikan.

Berdasarkan data Kemendagri, sebanyak 37 kabupaten/kota sudah kembali ke kondisi normal, sedangkan empat daerah lainnya berada pada kategori mendekati normal. Namun, Tito menegaskan bahwa 11 daerah masih menjadi prioritas karena tingkat kerusakan yang relatif tinggi.

“Sebanyak 11 daerah perlu atensi khusus,” ujar Tito saat memaparkan data pemulihan wilayah Sumatera.

Baca Juga: Mendagri: Pemulihan Pascabencana di Sumatera Capai 70 Persen, 37 Daerah Kembali Normal

Tito juga menjelaskan adanya perbedaan karakteristik bencana antara wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Di wilayah dataran tinggi, bencana didominasi tanah longsor yang merusak infrastruktur penting.

Di dataran tinggi, wilayah seperti Gayo, Bener Meriah, dan Aceh Tengah di Aceh; Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah di Sumatra Utara; serta Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman di Sumatra Barat umumnya terdampak longsor tebing yang menutup atau memutus akses jalan dan jembatan. Sementara di dataran rendah, wilayah seperti Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Agam, dan Padang Pariaman mengalami banjir bandang akibat debit air tinggi yang membawa material kayu dan lumpur. Menurut Tito, pola kerusakan di dataran rendah relatif seragam, di mana endapan material dan sedimen tidak hanya merusak akses transportasi, tetapi juga masuk ke kawasan permukiman warga.

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian (Istimewa)

Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah normalisasi aliran sungai melalui pengerukan sedimen serta pembersihan material kayu. Tito menekankan bahwa pendangkalan di wilayah muara harus segera ditangani agar aliran air kembali lancar dan mencegah banjir berulang ketika curah hujan meningkat.

Terkait penanganan pengungsi, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan tunai untuk perbaikan rumah warga terdampak, dengan rincian bantuan Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, serta hunian sementara (huntara) atau bantuan sewa Rp1,8 juta selama tiga bulan bagi rumah rusak berat atau hilang.

Baca Juga: Dana Transfer ke Daerah untuk Provinsi Terdampak Bencana Sumatera Tak Kena Efisiensi

Adapun 11 kabupaten/kota yang masih membutuhkan perhatian khusus meliputi Kabupaten Padang Pariaman dan Agam di Sumatra Barat; Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah di Sumatra Utara; serta Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Timur, Bireun, dan Gayo Lues di Aceh.

Informasi mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini disampaikan melalui pernyataan resmi Mendagri Tito Karnavian dalam agenda koordinasi lintas lembaga di Jakarta pada 11 Februari 2026.