Hashim: Tak Ada Urgensi Buka Lahan untuk Food Estate

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah memastikan tidak ada lagi kebutuhan mendesak untuk membuka lahan baru secara besar-besaran bagi program food estate. Keberhasilan swasembada beras yang tercapai lebih cepat dari target menjadi faktor utama berkurangnya tekanan terhadap hutan.

Hal itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Nusantara Sustainability Trend Forum 2026 (Nature 2026).

“Sekarang kita sudah mencapai swasembada beras 3–4 tahun lebih cepat dari yang direncanakan. Dengan capaian ini, tidak ada lagi urgensi membuka lahan baru secara masif untuk food estate,” ujar Hashim, Kamis, 12 Februari 2026.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo (NTV)

Ia menjelaskan, sebelumnya muncul kekhawatiran bahwa pengembangan kawasan pangan di Papua dan wilayah lain akan memicu deforestasi. Namun, dengan produksi beras nasional yang sudah mencukupi kebutuhan dalam negeri, tekanan untuk ekspansi lahan semakin berkurang.

“Kita tidak perlu lagi menambah jutaan hektare. Mungkin cukup optimalisasi lahan yang sudah ada. Ini kabar baik bagi lingkungan,” tegasnya.

Menurut Hashim, keberhasilan swasembada beras didorong kebijakan berbasis insentif ekonomi. Pemerintah menaikkan harga pembelian gabah dari Rp4.000 menjadi Rp6.500 per kilogram serta menurunkan harga pupuk hingga 20 persen.

“Pendapatan petani meningkat, produksi naik, dan kita tidak perlu membuka hutan baru. Ini solusi berbasis pasar yang berdampak langsung pada lingkungan,” jelasnya.

Ia menegaskan, menjaga alam dan menggerakkan ekonomi bukan dua hal yang saling bertentangan. Capaian swasembada beras justru membuktikan pertumbuhan sektor pangan dapat berjalan tanpa mengorbankan kawasan hutan.

“Tema kita hari ini menjaga alam, menggerakkan ekonomi. Itu bukan retorika. Dengan swasembada beras, tekanan terhadap hutan berkurang dan ekonomi petani tetap tumbuh,” tutup Hashim.