Hashim: Kalau Kita Seefesien dan Sejujur Kamboja, Pemerintah Bisa Dapat Rp1.500 Triliun Setahun

Ntvnews.id, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan Indonesia memiliki ruang fiskal besar untuk membiayai pembangunan ekonomi hijau tanpa bergantung pada pinjaman luar negeri.

Hashim memaparkan, rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih sekitar 12 persen dan menjadi salah satu yang terendah di dunia. Angka tersebut jauh di bawah Kamboja yang mencapai 18 persen dan Vietnam 23 persen.

“Selisih 6 persen saja dari PDB kita yang sekitar Rp25.000 triliun, itu setara Rp1.500 triliun per tahun. Artinya, kalau kita seefisien dan sejujur Kamboja, kita bisa mendapat tambahan Rp1.500 triliun setiap tahun,” ujar Hashim dalam acara Nusantara Sustainability Trend Forum 2026 (Nature 2026). Kamis 12 Ferbruari 2026.

Hashim Djojohadikusumo dan Nurdin Tampubolon (NTVNews.id: Dedi)

Menurutnya, tambahan penerimaan tersebut bukan angka kecil. Bahkan, jika dibandingkan dengan defisit anggaran yang berkisar Rp400 triliun, Indonesia seharusnya bisa mencatatkan surplus.

Ia juga menyoroti potensi kebocoran penerimaan dari sektor ekonomi digital. Dari estimasi transaksi e-commerce sebesar 60–90 miliar dolar AS per tahun, negara seharusnya memperoleh penerimaan pajak signifikan.

“Kalau 11 persen dari 60 miliar dolar saja, itu sekitar 6,6 miliar dolar atau lebih dari Rp100 triliun. Tapi yang tercatat baru sekitar Rp8 triliun. Lalu sisanya ke mana?” tegasnya.

Hashim menekankan, Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad politik untuk memperbaiki tata kelola penerimaan negara. Dengan perbaikan governance dan efisiensi, ia optimistis Indonesia mampu membiayai investasi hijau dari APBN sendiri.

“Kita ada dana, kita ada uang. Tapi uang itu harus masuk ke kas negara. Dengan kemauan politik, Indonesia bisa membiayai ekonomi hijau tanpa harus ‘mengemis’ ke luar negeri,” katanya.