Tim penyelamat dan warga lokal berupaya menyelamatkan korban luka dari reruntuhan di sebuah sekolah khusus perempuan yang diserang di Minah, Provinsi Hormozgan, Iran selatan, pada Sabtu 28 Februari 2026. (ANTARA/Xinhua/Mehr News Agency) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah menyiapkan skema pemulangan untuk jemaah umrah asal Indonesia di Arab Saudi. Menurut Anggota Komisi VII DPR Selly Andriany Gantina, pemerintah wajib memberi perlindungan bagi jemaah umrah di Timur Tengah.
Ini disampaikan Selly menanggapi serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran. Serangan yang membunuh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei itu, dikhawatirkan memicu eskalasi meluas di Timur Tengah.
"Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu," ujar Selly, dikutip Senin, 2 Maret 2026.
"Jemaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka," imbuhnya.
Baca Juga: Kementerian Haji Saudi: Pemegang Semua Jenis Visa Diperbolehkan Umroh
Diketahui, ada lebih dari 58 ribu jemaah umrah asal Indonesia yang diketahui masih terjebak di Timur Tengah. Jemaah terjebak lantaran eskalasi konflik mengganggu jadwal penerbangan internasional.
Selly mengatakan, konflik di Timur Tengah membuat jemaah umrah asal Indonesia dalam posisi rentan, baik dari aspek kepastian perjalanan, keamanan, maupun kepastian layanan.
Ia menyoroti pernyataan KBRI Riyadh yang menyatakan pemerintah senantiasa memantau perkembangan dan telah mengambil langkah antisipatif.
Meski pernyataan tersebut penting sebagai langkah awal, Selly menyebut pemerintah harus menindaklanjuti dengan langkah konkret dan sistematis untuk memastikan pemulangan jemaah.
Ia menilai, situasi saat ini menjadi momentum mengevaluasi sistem mitigasi krisis dalam penyelenggaraan umrah. Menurutnya, terdapat setidaknya tiga aspek strategis yang harus dipekuat ke depan.
Pertama, penguatan sistem perlindungan jemaah sebagai bagian dari perlindungan warga negara. Ia menilai perlunya protokol krisis yang terstruktur, termasuk skema pemulangan alternatif, perlindungan logistik, serta kepastian layanan selama jemaah terdampak situasi darurat.
Kedua, penguatan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar memiliki kesiapan manajemen krisis dan memastikan jamaah tidak menanggung beban akibat risiko global.
Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian dan perwakilan negara di luar negeri, guna memastikan respons negara berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga negara.
"Situasi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
