Selat Hormuz (Republic World)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah mengantisipasi dampak penutupan Selat Hormuz bagi Indonesia. Diketahui, penutupan Selat Hormuz buntut dari perang Iran melawan AS dan Israel.
Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim (Nunik), penutupan Selat Hormuz dan pembatasan kapal komersial di kawasan tersebut berpotensi mengganggu jalur perdagangan global, dan memicu kenaikan biaya logistik dalam waktu dekat.
"Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan global yang menjadi pintu keluar-masuk utama minyak dan komoditas dari kawasan Teluk yang artinya gangguan di jalur ini tidak hanya mempengaruhi perdagangan internasional," ujar Nunik, Senin, 2 Maret 2026.
Ia pun menyebut situasi ini pasti berdampak kepada para pelaku usaha. Situasi itu berpotensi pada peningkatan biaya perdagangan akibat eskalasi konflik.
Baca Juga: Iran Tutup Selat Hormuz Usai Serangan Israel-AS
Baca Juga: Airlangga Tegaskan Konflik AS–Venezuela Belum Berdampak ke Harga Minyak
"Dampaknya, biaya impor dan ekspor Indonesia berpotensi meningkat terlebih Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan energinya," tuturnya.
Nunik mengatakan, penutupan Selat Hormuz berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia secara signifikan. Padahal, setiap kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel di atas asumsi pemerintah dapat menambah beban negara sekitar Rp10,3 triliun.
"Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya transportasi, manufaktur, dan pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan harga barang dan jasa secara keseluruhan," jelas dia.
Ia turut memprediksi bahwa sektor pariwisata juga dapat terkena dampak negatif. Karena, kenaikan harga tiket pesawat dan biaya akomodasi dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia.
Walau begitu, Nunik memandang penutupan Selat Hormuz dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, efisien, dan mandiri.
"Pemerintah dan dunia usaha perlu mengambil langkah-langkah mitigasi risiko dan strategi adaptasi yang komprehensif, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung dan memberikan insentif kepada dunia usaha untuk melakukan diversifikasi sumber energi, meningkatkan efisiensi energi, dan mengembangkan industri substitusi impor," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
