Pemprov DKI Dorong Ranperda Penyediaan Air Minum, Targetkan 100 Persen Perpipaan 2029

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat layanan air minum dengan mendorong pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Regulasi ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan akses air minum yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga ibu kota.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Senin, 6 April 2026.

Rano menegaskan bahwa air merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dijamin ketersediaannya oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan sistem penyediaan air minum harus dilakukan secara optimal dan profesional.

“Air merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin ketersediaannya oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Ia menambahkan, penyelenggaraan SPAM menjadi bagian penting dari pelayanan publik yang harus diprioritaskan sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Ranperda SPAM disusun untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman operasional dalam pengelolaan layanan air minum di Jakarta. Regulasi ini juga dinilai penting karena aturan sebelumnya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat perkotaan.

Secara substansi, lanjut Wagub Rano, Ranperda SPAM akan mengatur berbagai aspek penting, mulai dari penyelenggaraan, kewenangan, hak dan kewajiban pelanggan, hingga pengawasan dan sanksi. Selain itu, aspek pendanaan, tarif, perizinan, dan kerja sama juga menjadi bagian yang diatur dalam regulasi tersebut.

Baca Juga: Rano Karno Ajak Warga Perkuat Kebersamaan Jaga Jakarta Jelang Lebaran

Rano Karno (Humas Pemprov DKI)

Baca Juga: Pramono Salat Idulfitri di Istiqlal, Rano Karno di Balai Kota

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh aspek, mulai dari teknis hingga pembiayaan, memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan begitu, penyelenggaraan layanan air minum dapat berjalan lebih tertata dan profesional,” ujar Rano.

Rano Karno mengungkapkan, penyusunan Ranperda SPAM juga menjadi solusi atas berbagai tantangan yang selama ini dihadapi Jakarta, seperti keterbatasan sumber air baku, tingginya tingkat kebocoran air, hingga belum meratanya jaringan perpipaan.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyoroti pentingnya pengendalian penggunaan air tanah yang berlebihan. Eksploitasi air tanah dinilai dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan memperparah penurunan muka tanah.

“Penggunaan air tanah yang berlebihan harus dikendalikan demi menjaga keseimbangan lingkungan. Kami ingin masyarakat beralih ke layanan air minum perpipaan yang lebih terjamin kualitas dan keberlanjutannya,” jelasnya.

Ranperda SPAM menjadi bagian penting dalam mencapai target ambisius Pemprov DKI Jakarta, yakni layanan air minum perpipaan mencapai 100 persen pada tahun 2029. Target ini sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang layak huni dan berdaya saing.

Rano berharap DPRD dapat membahas Ranperda ini secara konstruktif agar segera disahkan menjadi Peraturan Daerah.

"Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan terbaik, sehingga regulasi ini dapat segera ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta," tutupnya.