Ilustrasi - Kapal tanker minyak Inggris (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah untuk segera melakukan intervensi pasar dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal itu buntut kenaikan harga plastik akhir-akhir ini.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto, kenaikan harga plastik lebih dari dua kali lipat, menekan margin keuntungan pelaku usaha kecil. Kondisi itu juga membuat mereka berada dalam posisi dilematis, karena tidak dapat dengan mudah menaikkan harga jual tanpa berisiko kehilangan konsumen.
"Ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, tetapi sudah masuk kategori tekanan biaya yang serius bagi UMKM," ujar Firnando, Senin, 6 April 2026.
Menurutnya, kondisi itu tak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa respons kebijakan yang konkret dari pemerintah.
Baca Juga: Kenaikan Harga Plastik, Pramono: Inflasi Jakarta Terjaga, Jangan Panic Buying
Kementerian Perdagangan, menurutnya perlu segera mengambil langkah strategis untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan baku di pasar domestik.
"Jika tidak segera diintervensi, dampaknya bisa meluas ke penurunan daya tahan usaha kecil dan berpotensi memicu inflasi sektor informal," kata dia.
Kenaikan harga plastik sendiri, dipicu oleh terganggunya pasokan global dan industri petrokimia.
Menurut Firnando, fenomena ini merupakan bentuk nyata dari cost push inflation, di mana kenaikan biaya input produksi memaksa pelaku usaha menanggung beban tambahan.
Dalam kondisi ini, kata dia UMKM menjadi pihak yang paling rentan karena keterbatasan daya tawar dan akses terhadap alternatif bahan baku.
Firnando mengatakan, pemerintah perlu segera melakukan stabilitas melalui beberapa langkah, seperti pengawasan distribusi bahan baku serta penguatan industri petrokimia dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan global.
Di samping itu, dalam waktu dekat, langkah percepatan perdagangan bahan baku impor harus segera dilakukan dengan menjalin kerja sama langsung dengan negara-negara penyedia utama bahan baku plastik, seperti pasokan dapat segera masuk ke dalam negeri dan tekanan harga bisa diredam dalam waktu singkat.
Lalu, perlu adanya koordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu memberikan perlindungan berkelanjutan bagi pelaku usaha jika terdapat kasus tersendatnya bahan baku plastik, yakni nafta.
"Kementerian Perdagangan harus hadir lebih aktif dalam menjaga keseimbangan pasar," jelas Firnando.
Ia pun mengingatkan jangan sampai pelaku UMKM terus menjadi pihak yang menanggung beban dari gejolak global.
"Intervensi yang cepat dan tepat, termasuk percepatan impor bahan baku plastik dari negara produsen bahan baku plastik, sangat dibutuhkan agar stabilitas harga dan keberlangsungan usaha tetap terjaga," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
