50 Staf Wapres Mulai Berkantor di IKN, Persiapkan Operasional Pemerintahan

Ntvnews.id, Samarinda - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa sekitar 50 staf Wakil Presiden RI telah mulai bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mempersiapkan operasional perkantoran di kompleks Istana Wakil Presiden.

"Sudah dipersiapkan, bahkan sekitar 50 staf beliau juga sudah ditugaskan ke sini untuk mempersiapkan perkantoran Istana Wapres," kata Basuki saat menghadiri kegiatan silaturahim di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Senin.

Baca Juga: Basuki Hadimuljono: 4.100 ASN Bakal Dipindah ke IKN Tahun Ini

Ia memastikan bahwa fasilitas perkantoran bagi pimpinan negara di IKN telah siap digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan tingkat tinggi sewaktu diperlukan.

Kunjungan Basuki bersama istrinya ke Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud juga diisi dengan agenda silaturahim halal bihalal. Dalam suasana santai, Basuki sempat berkelakar soal penampilannya yang mengenakan batik.

"Halal bihalal. Makanya dengan istri saya. Anda pernah lihat saya pakai batik? Tidak pernah kan. Jadi saya menyempatkan silaturahim sebagai warganya Pak Gubernur Rudy Mas'ud," ujarnya.

Di balik agenda tersebut, OIKN turut memaparkan perkembangan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN yang terus dipercepat.

Baca Juga: Basuki Sebut Wapres Gibran Berpeluang Mulai Berkantor di IKN Tahun Ini

Basuki menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya difokuskan pada kawasan eksekutif, tetapi juga mulai mencakup kompleks legislatif dan yudikatif. Pembangunan fisik kantor DPR serta lembaga peradilan disebut telah berjalan sesuai dengan peta jalan tahap awal sejak 2022.

Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur juga dibarengi dengan penyediaan hunian bagi aparatur negara yang akan dipindahkan ke IKN.

OIKN saat ini tengah mengejar penyelesaian blok hunian sambil menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Seluruh fasilitas di kawasan legislatif dan yudikatif tersebut ditargetkan rampung guna melengkapi fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

(Sumber: Antara)