Anak Kandung Bupati Malang Dilantik Jadi Kepala Dinas

Ntvnews.id, Jakarta - Pelantikan putra Bupati Malang sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang memantik sorotan publik dan memicu perdebatan luas. Ahmad Dzulfikar Nurrahman, yang akrab disapa Avie, resmi menduduki jabatan tersebut setelah dilantik langsung oleh ayahnya, Bupati Malang Muhammad Sanusi, dalam sebuah prosesi di Pendapa Agung Kabupaten Malang pada Senin (13/4/2026).

Pengangkatan ini menjadi perhatian karena Avie merupakan bagian dari total 447 pejabat yang dilantik dalam perombakan besar struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang. Namun, statusnya sebagai anak kandung kepala daerah membuat proses tersebut tak lepas dari tudingan praktik dinasti politik.

Menanggapi polemik yang berkembang, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang memberikan klarifikasi dengan menekankan pentingnya melihat kompetensi, bukan sekadar latar belakang keluarga. Juru bicara fraksi, Busilan, menyebut bahwa kapasitas akademik Ahmad Dzulfikar tidak bisa dipandang sebelah mata.

Ia menjelaskan bahwa Avie merupakan lulusan doktoral Ilmu Lingkungan dari Universitas Brawijaya dengan predikat cum laude. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa yang bersangkutan memiliki kualitas intelektual yang mumpuni untuk menduduki jabatan strategis.

"Kalau ukuran kita adalah siapa orang tuanya, maka sejak awal kita sudah menggeser diskusi dari merit sistem menjadi sentimen. Ini berbahaya bagi logika publik," tegas pria yang akrab disapa Cak Bush tersebut, Kamis (16/4/2026).

Ia juga menambahkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam pemerintahan tanpa harus dibatasi oleh faktor kelahiran.

"Saudara Ahmad Dzulfikar Nurrahman tidak pernah diberi pilihan ingin lahir di mana. Kita jangan menghukum orang karena garis lahirnya," tambahnya.

Baca Juga: Mantan Kiper Juventus-Arsenal Tewas Tertabrak Kereta

Lebih lanjut, rekam jejak karier Ahmad Dzulfikar di lingkungan aparatur sipil negara disebut telah dimulai sebelum ayahnya menjabat sebagai bupati. Berdasarkan data kepegawaian, ia pernah mengisi sejumlah posisi penting, mulai dari pengawas tata bangunan, kepala seksi penanganan limbah, hingga menjabat sebagai Sekretaris DLH pada tahun 2023.

Pihak Fraksi PDIP juga memastikan bahwa seluruh tahapan pengangkatan jabatan telah mengikuti aturan birokrasi yang berlaku, tanpa adanya manipulasi regulasi.

"Tidak ada aturan yang diubah untuk meloloskan jabatan. Tidak ada regulasi yang direkayasa secara instan. Tidak ada proses di Mahkamah Konstitusi (MK) hanya untuk membuka jalan jabatan tersebut," sindir Busilan.

Di sisi lain, Ahmad Dzulfikar sendiri memilih merespons polemik ini dengan sikap terbuka. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada publik apabila pelantikannya menimbulkan kegaduhan, sekaligus menegaskan komitmennya untuk membuktikan diri melalui kinerja.

"Saya tidak bisa memberikan tanggapan apa pun, kecuali dengan kinerja. Tentu saya memahami kalau publik mempertanyakan kualitas pejabat publik selaku pelayan masyarakat," ujarnya.

Dalam menjalankan tugas barunya, ia menargetkan tiga fokus utama, yakni peningkatan efektivitas pengelolaan sampah, perbaikan kualitas layanan lingkungan hidup, serta penguatan program penghijauan di wilayah Kabupaten Malang.

Sementara itu, Bupati Malang Muhammad Sanusi menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik, termasuk putranya, terikat oleh pakta integritas dan harus menjalankan tugas secara profesional. Ia juga menepis adanya praktik jual beli jabatan dalam proses tersebut.

"Jual beli jabatan tidak ada, yang dilantik tidak dimintai uang. Kalau ada yang bayar, bilang saya. Kita harus hentikan semua ini, itu melanggar sumpah janji," tegas Sanusi.

Sebagai catatan, dari rencana awal pelantikan sebanyak 600 pejabat, hanya 447 yang akhirnya dikukuhkan. Selain posisi eselon II, pelantikan tersebut juga mencakup enam camat, puluhan kepala sekolah, serta sejumlah tenaga fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.