Inflasi Jakarta Tetap Terkendali di Tengah Gejolak Global, Pramono: Ekonomi Terjaga dengan Baik

Ntvnews.id, Jakarta - Gubrenur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Jakarta masih berada dalam batas aman meski dunia tengah menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Hal tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi ibu kota yang tetap solid di tengah tekanan internasional.

Dalam konferensi pers Realisasi APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Balairung, Balai Kota Provinsi Jakarta, Jumat, 17 April 2026, Pramono menjelaskan bahwa tingkat inflasi Jakarta tercatat sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen.

"Dengan demikian pertumbuhan ekonominya lebih tinggi tetapi inflasinya lebih rendah, secara ekonomi Jakarta terawat terjaga dengan baik," ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menurutnya, capaian ini menjadi indikator positif karena pertumbuhan ekonomi Jakarta tetap tinggi, sementara laju inflasi mampu dikendalikan. Kondisi tersebut menandakan bahwa perekonomian Jakarta dikelola secara sehat, stabil, dan terjaga dengan baik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bergerak cepat menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan Work From Home (WFH). Jakarta menjadi salah satu daerah pertama yang menerbitkan peraturan gubernur terkait kebijakan tersebut.

Baca Juga: Realisasi APBD DKI Triwulan I 2026 Capai 13%, Pramono: Ekonomi Jakarta Tunjukkan Tren Positif

Pramono Anung dalam Konferensi Pers Realisasi APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2026 (NTVNews.id/Adiansyah)

Pelaksanaan WFH dilakukan dengan proporsi antara 25 hingga 50 persen, menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat. Meski demikian, layanan publik tetap berjalan normal tanpa gangguan.

"Tetapi yang hal berkaitan dengan pelayanan umum apakah itu di kesehatan, di masyarakat, di publik tidak ada yang Work From Home, semuanya masih seperti biasa-biasa termasuk Damkar dan sebagainya," imbuhnya.

Di tengah situasi geopolitik global yang belum stabil, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memantau potensi dampak terhadap kebutuhan masyarakat, terutama terkait pasokan BBM dan LPG 3 kilogram.

Menurut Pramono, kedua komoditas tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga pemerintah daerah harus sigap melakukan antisipasi sebelum muncul persoalan yang lebih besar di kemudian hari.

"Karena ini adalah kebutuhan yang sangat dasar sehingga dengan demikian jangan sampai kemudian kita tergopoh-gopoh ketika baru apa persoalannya itu terjadi di kemudian hari. Untuk itu optimalisasi penggunaan energi terbarukan mulai kita kembangkan di Jakarta," tutup Pramono Anung.